Akhirnya, Dua Poros

PEMILIHAN presiden (pilpres) yang diselenggarakan pada 17 April 2019 diikuti dua pasangan calon. Kepastian pilpres hanya diikuti dua poros setelah PKB resmi merapat ke Jokowi.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di kompleks olahraga Jakabaring, Palembang, Sabtu (14/7), menegaskan dukungan PKB untuk Presiden Joko Widodo atau Jokowi maju kembali dalam Pilpres 2019.

“Hari ini, PKB mendukung pencalonan Presiden Joko Widodo sebagai calon presiden tahun 2019. Dengan harapan agar pemerintahan hari ini dan periode kedua akan menghasilkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” kata Cak Imin, begitu Muhaimin disapa.

Dukungan PKB kepada Jokowi mengubah konstalasi politik. Konstalasi berubah dari yang semula bisa tiga pasangan capres-cawapres bertarung di Pilpres 2019, kini tinggal dua pasangan karena terbentur persyaratan presidential threshold, yaitu ambang batas bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk pengajuan presiden atau wakil presiden.

Presidential threshold 20-25% dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mensyaratkan parpol atau gabungan parpol yang ingin mencalonkan presiden dan wakil presiden harus memiliki minimal 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional di pemilu sebelumnya.

Dalam pemilu 2014, terdapat 12 partai peserta pemilu dan hanya 10 partai yang mempunyai kursi di DPR.

Semula Jokowi sudah didukung lima parpol dengan total kursi di DPR sebanyak 291 atau 51,96%. Dukungan itu datang dari PDIP yang mempunyai 109 kursi atau 19,46%, Golkar 91 kursi (16,25%), PPP 39 kursi (6,96%), Nasdem 36 kursi(6,43%), dan Hanura 16 kursi (2,86%).

Setelah PKB bergabung, Jokowi didukung enam partai dengan total 338 kursi di DPR atau 60,35% dari total 560 kursi di Senayan.

Secara matematis, sebelum PKB bergabung dengan Jokowi, masih ada 269 kursi atau 48,04%. Itu artinya, di luar Jokowi, masih mungkin dibentuk dua poros lagi.

Kini, setelah PKB resmi bergabung dengan Jokowi, kursi di DPR yang tersisa tinggal 222 atau 39,65%. Dengan demikian, di luar Jokowi, hanya bisa mengusung satu calon presiden dan wakil presiden. Tidak ada poros ketiga, hanya ada dua poros di Pilpres 2019 dengan catatan enam partai pendukung Jokowi tetap konsisten, tidak berubah haluan.

Sejauh ini ada empat partai di luar Jokowi, yaitu Gerindra yang memiliki 73 kursi atau 13,04%, Demokrat 61 kursi atau 10,89%, PAN 48 kursi atau 8,57%, dan PKS 40 kursi atau 7,14%.

Dari empat partai itu, baru Gerindra yang sudah mengumumkan ketua umumnya, Prabowo Subianto, sebagai calon presiden.

Melihat konstalasi politik saat ini, Jokowi dan Prabowo akan bertarung lagi di Pilpres 2019 setelah keduanya berkompetisi pada Pilpres 2014. Sorotan pun tertuju kepada siapa cawapres yang digandeng mereka.

Menjelang pembukaan pendaftaran calon peserta Pemilihan Presiden 2019 yang dibuka 4 Agustus hingga 10 Agustus, Jokowi masih menyeleksi lima nama bakal cawapres pendampingnya.

”Sebelumnya 10 (nama), sekarang mengerucut ke lima (nama). Bisa (dari) partai, bisa nonpartai, bisa profesional, bisa sipil, bisa TNI/Polri, semuanya bisa,” kata Jokowi di Jakarta, Rabu (11/7).

Eskalasi politik terkait cawapres di kubu Jokowi berjalan landai karena parpol pendukung pasrahkan semua keputusan kepada Jokowi. Berbeda dengan kubu Prabowo yang setiap partai menawarkan kader mereka. PKS, PAN, dan Demokrat menyiapkan cawapres masing-masing.

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono berharap kader terbaik Demokrat saat ini, bisa menjadi cawapres. Hal tersebut disampaikan SBY dalam video berdurasi sekitar 14 menit yang diunggah Suara Demokrat, saluran resmi komunikasi Demokrat, di youtube, Kamis (12/7) malam.

SBY tidak menyebutkan siapa yang dimaksud kader terbaik Demokrat. Selama ini sejumlah elite Demokrat mendorong putera SBY, Agus Harimurti Yudhoyono, menjadi cawapres.

Gerindra dan PKS tidak tinggal diam. Elite dua partai itu bertemu untuk memperkuat koalisi pada Jumat (13/7) malam. Pertemuan tersebut bersifat tertutup dengan tempat yang dirahasiakan.

Dalam berbagai kesempatan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan, saat ini partainya tetap kukuh meminta agar kadernya menjadi cawapres pendamping Prabowo.

PKS telah mengajukan sembilan nama calon. Sejauh ini mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan yang disebut-sebut mendapat dukungan paling banyak dari para kader PKS.

Peluang PAN yang menawarkan ketua umumnya, Zulkifli Hasan, tampaknya kecil. Sebab, Hatta Rajasa yang saat itu menjadi Ketua Umum PAN sudah mendampingi Prabowo sebagai cawapres pada Pilpres 2014.

Seandainya Prabowo memilih cawapres di luar partai, nama Anies Baswedan yang paling berpotensi untuk diusung.

Apakah Pilpres 2019 menjadi pertarungan ulang Jokowi dan Prabowo? Segala sesuatu itu memungkinkan dalam politik. Pangeran Otto van Bismarck dari Jerman mengatakan, "Politics is the art of the possible." Politik adalah seni kemungkinan. Prabowo mungkin saja hanya menjadi orang di balik layar untuk munculnya figur baru penantang Jokowi. Pun, mungkin saja Jokowi menjadi calon tunggal.