Inovasi dan Penyiapan Tenaga Kerja

PADA pertengahan Juni lalu, penelitian Korn Ferry, perusahaan konsultan global asal Amerika Serikat, mengungkapkan besaran gaji tenaga ahli dalam beberapa tahun ke depan akan meningkat di seluruh Asia Pasifik, termasuk Indonesia. Sesuai dengan hukum permintaan, hal itu disebabkan minimnya skill labour (tenaga kerja terdidik) yang tersedia.

Korn Ferry Head of Rewards and Benefits untuk Asia Pasifik Dhritiman Chakrabarti mengatakan, jika tidak segera diatasi, kondisi itu akan memaksa sejumlah perusahaan menyiapkan biaya tambahan hingga lebih dari US$1 triliun untuk membayar upah para ahli yang langka ini setiap tahun pada 2030 mendatang. Hal itu tentunya akan mengurangi keuntungan perusahaan sekaligus mengancam kelangsungan bisnis.

Menurut lembaga itu, sektor-sektor yang diperkirakan bakal kekurangan tenaga ahli antara lain bidang finansial dan bisnis, teknologi, media, dan telekomunikasi (TMT), serta manufaktur.

Pada 2030 mendatang, Korn Ferry memprediksi Indonesia bakal memiliki jumlah tenaga kerja dengan latar belakang pendidikan sarjana atau lebih tinggi sebanyak 12,7 juta orang. Namun, angka itu berada di bawah total kebutuhan yang diperkirakan mencapai 16,5 juta jiwa pada tahun tersebut. Bayangkan, sudah kualitasnya kurang, dari sisi jumlah tenaga kerja terdidik kita juga tergolong minim.

Itu tentunya tantangan sekaligus peluang bagi para lulusan perguruan tinggi, serta calon mahasiswa yang tahun ini akan memasuki gerbang kampus. Bagaimana mereka membaca fenomena ke depan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset dan Tekonologi, Kementerian Tenaga Kerja, dan juga Kementerian Perindustrian, sepertinya juga perlu duduk bersama memikirkan hal tersebut.

Jangan sampai nanti para lulusan perguruan tinggi itu hanya menambah daftar deretan robot penganggur. Kiranya perlu ada keterhubungan dan kesesuaian antara dunia pendidikan dan dunia kerja.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution telah mewanti-wanti pertumbuhan ekonomi harus meningkat dan tidak bisa stagnan di kisaran 5% jika Indonesia ingin menjadi negara maju. Oleh karena itu, kata dia, pemerintah perlu mengintervensi melalui percepatan pembangunan, tak cuma fisik seperti infrastruktur, tapi juga penyediaan tenaga kerja terampil yang mengikuti perkembangan zaman.

Di era digital seperti saat ini, inovasi sepertinya juga menjadi kata kunci. Negara tetangga di ASEAN, seperti Malaysia, misalnya, mendirikan Digital and E-commerce Center untuk mendorong program menuju visi negara itu menyongsong era digital. Begitu pula Singapura yang menitikberatkan pada program pengembangan keterampilan digital untuk meningkatkan sumber daya manusia mereka. (E-1)