PDIP Alami Tekanan Psikologis

PILKADA 2018 telah berlangsung dengan beberapa hasil yang agak mengejutkan walaupun sebetulnya tidak terlalu banyak mengubah konstelasi politik. Tentu mata tertuju pada bagaimana performa kandidat-kandidat yang diusung PDIP yang hari ini tengah berkuasa dan membandingkannya dengan kandidat-kandidat yang diusung partai-partai yang berdiri di seberang partai penguasa alias oposisi.

Meski demikian, harus dicatat bahwa cara pandang semacam ini akan misleading, mengingat format koalisi pencalonan agak cair, dengan PDIP bisa saja mencalonkan pasangan bersama partai oposisi di berbagai daerah, atau juga kandidat PDIP berhadapan dengan pasangan yang dicalonkan partai-partai yang sebetulnya merupakan bagian dari partai koalisi pemerintahan.

Dengan mengingat catatan ini, beberapa observasi tetap perlu dilakukan sebagai analisis awal dari hasil pilkada, terutama di lima provinsi besar yang baru saja menyelenggarakan pilkada, yaitu Sumatra Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.

Pertama, benar bahwa tekanan psikologis lebih banyak kepada PDIP sebagai partai berkuasa. Menengok ke belakang, sebelum Pemilu 2014, PDIP sebagai partai yang telah berada di luar pemerintahan selama 10 tahun sejak 2014 berhasil menciptakan momentum yang berujung pada kemenangan di Pilpres dan Pileg 2014.

Dimulai dengan 2012 ketika Jokowi yang didukung PDIP memenangi pemilihan gubernur di Jakarta. Pada tahun itu juga, berlangsung pilkada di Jawa Barat, kandidat PDIP, pasangan Rieke Diah Pitaloka dan Teten Masduki merupakan underdog yang selalu berada di urutan terbawah dalam setiap survei menjelang hari pemilihan.

Namun, di hari pemilihan, pasangan Rieke dan Teten menduduki posisi kedua dengan hanya selisih suara kurang lebih 4% dari pemenang.

Dari Jawa Barat berlanjut ke Pilkada Sumut 2013, kandidat PDIP yang underdog juga menjadi urutan kedua di hari pemilihan. Akhirnya PDIP dan Gandjar Pranowo memenangi pemilihan gubernur di Jawa Tengah pada tahun itu.

Intinya ialah ketika itu PDIP berhasil membangun momentum yang meningkatkan rasa percaya diri kader partai dan juga nonkader terhadap kemungkinan yang besar bagi keberhasilan PDIP di pemilu selanjutnya yakni Pemilu 2014.

Pilkada 2018, berdasarkan perhitungan quick count dari beberapa lembaga, memberikan gambaran sebaliknya. Sebagai partai berkuasa, PDIP dengan kandidat yang diusung mereka gagal memenangi pertarungan di provinsi-provinsi penting, khususnya Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatra Utara.

WalauPUN juga penting dicatat bahwa di provinsi-provinsi itu memang PDIP selalu kesulitan memenangi pilkada-pilkada sebelumnya, kemenangan kandidat-kandidat yang dipersepsikan sebagai kandidat partai oposisi--dengan PDIP alami kekalahan--sangat mungkin menimbulkan efek psikologis optimisme di pihak oposisi menjelang Pemilu 2019. Itu sebagaimana dialami PDIP menjelang Pemilu 2014. Ditambah lagi PDIP kehilangan kursi gubernur di DKI Jakarta dan Banten dalam Pilkada 2017. Apalagi, PDIP belum pulih benar dari Pilkada DKI Jakarta 2017.

Kedua, tampaknya pilkada di Jabar juga pelajaran penting bagi PDIP. Narasi nasionalisme yang dibawa pasangan calon PDIP tentu sangat diperlukan. Namun, ia menyiratkan pula ketidakfleksibelan dalam berhubungan dengan konstituen Islam. Padahal PDIP berkesempatan mencalonkan pasangan yang lebih persuasif terhadap pemilih muslim tanpa kehilangan prinsip kebangsaan.

Ketiga, apakah hasil Pilkada 2018 berdampak negatif terhadap Presiden Jokowi? Tampaknya, oposisi mendapatkan momentum psikologis yang masih perlu ditunggu dampaknya dalam Pemilu 2019. Hal itu akan bergantung pada bagaimana PDIP melakukan refleksi dan perbaik-an terhadap sosialisasi dan manuver politik, terutama terkait dengan konstituen Islam.

Pelajaran dari Soekarno ialah kemampuannya melakukan persuasi dan engagement dengan para pemimpin Islam di awal pendirian Republik hingga mampu meyakinkan bahwa ide kebangsaan Indonesia ialah milik bersama, bukan milik Soekarno seorang. Persuasi jauh lebih diperlukan daripada konfrontasi.

Keempat, pada sisi Presiden Jokowi, hasil pilkada Jawa Timur tampaknya tidak akan mengubah konstelasi politik karena spektrum ideologis Syaifullah Yusuf maupun Khofifah Indar Parawansa relatif sama dan/atau tidak bertentangan.

Hal menarik ialah hasil pilkada Sulawesi Selatan. Kandidat PDIP, Nurdin Abdullah, memenangi pemilihan. Nurdin Abdullah ialah figur yang relatif sama dengan karakter Jokowi sebagai generasi pemimpin baru yang mengedepankan pelayanan publik, transparansi, antikorupsi, dan meritokrasi.

Kemenangan Nurdin Abdullah bisa menjadi awal politik baru di Sulsel yang dikenal sebagai daerah politik kekerabatan dan keluarga dengan sejarah panjang. Sebangun dengan karier politik Jokowi bermula, bukan dari keluarga darah biru secara politik dan sosial, tetapi mengedepankan keberhasilan pada pelayanan publik dan transparansi.

Bila di Sulsel PDIP bisa konsisten melakukan politik generasi baru kepemimpinan Indonesia, kita bisa berharap bahwa itu bisa dilakukan di seluruh Indonesia. Tentu, ini bukan hanya oleh PDIP, melainkan juga partai lain dengan figur-figur kepemimpinan politik yang mengedepankan kemampuan governance dan public service delivery, bukan pada identitas primordial ataupun politik kuno yang menyulitkan lahirnya pemimpin-pemimpin baru.