Pemilukada dan Pendekatan Rasionalitas

WAKTU pencoblosan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) serentak 2018 boleh dikatakan tinggal menghitung jam. Rakyat di 171 daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota di berbagai daerah di Indonesia, menggunakan hak pilihnya pada 27 Juni 2018 mendatang. Pemilukada 2018 merupakan tahap kedua dalam proses pemilukada serentak di Indonesia, yang sebelumnya dilaksanakan 9 Desember 2015 lalu dengan total 269 daerah.

Pemilukada secara langsung merupakan proses seleksi calon pemimpin yang dilakukan secara langsung oleh rakyat tanpa diwakili oleh lembaga manapun. Ini merupakan sebuah hajatan demokrasi yang melibatkan partisipasi aktif rakyat dalam menentukan siapa calon pemimpin yang layak, pantas, dan tepat menjadi kepala daerah. Partisipasi aktif rakyat sangat penting agar rakyat mengetahui secara benar-benar sosok calon pemimpin yang akan dipilih.
 
Masa kampanye para pasangan calon (paslon) kepala daerah merupakan salah satu sarana penting bagi rakyat pemilih, untuk mendengar, mencerna, menganalisa, dan menyimpulkan berbagai macam tawaran program kerja Paslon sebelum menentukan pilihan di bilik kotak suara. Masa kampanye yang berlangsung hampir empat bulan lebih, bukan waktu yang singkat bagi rakyat untuk memahami secara komprehensip seluruh materi kampanye paslon.

Selama empat bulan lebih, para Paslon bersama tim suksesnya masing-masing melakukan kampanye maraton, baik dilakukan secara terbuka, terbatas, tertutup, maupun melalui panggung debat kandidat. Selama empat bulan lebih itu juga Paslon bergerak tiada henti, dari satu kabupaten ke kabupaten lain, dari satu pulau ke pulau lain, dari desa ke desa lain, dan bahkan dari satu kampung ke kampung lainnya. Sambil menyapa rakyat masing-masing Paslon menawarkan ‘Prodak’ unggulannya yang dianggap mampu menyembuhkan aneka macam persoalan di tengah masyarakat.  

Tak mengherankan bila semua Paslon bersama tim suksesnya masing-masing mengerahkan seluruh kekuatan yang dimiliki untuk mengarahkan rakyat pemilih. Mereka bekerja siang dan malam, berjuang sekuat tenaga dan menguras energi demi memenangkan pertarungan. Sesungguhnya, pesta demokrasi Pemilukada adalah momentum bagi rakyat dalam menentukan calon pemimpin yang dapat membawa suatu perubahan nyata di tengah masyarakat. Sebab pesta demokrasi-Pilkada adalah sarana atau alat bagi rakyat untuk menunjukan kedaulatannya dalam memilih calon pemimpin.

Problem umum
Pemilukada tujuannya tidak lain, yakni mencari figur yang bisa menjadi pemimpin di sutau daerah. Calon yang terpilih memiliki tugas dan peran untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di daerahnya masing-masing, baik di level provinsi, kabupaten, maupun di level kota.

Secara umum, permasalahan di berbagai daerah di Indonesia hampir sama antara satu daerah dengan daerah lainnya. Permasalahan yang terjadi Provinsi Nusa Tenggara Timur misalnya hampir sama dengan permasalahan yang terjadi di Provinsi Sumatra Utara, begitu pun dengan daerah lainnya. Permasalahan-permasalahan tersebut seperti, kemiskinan, pengangguran, ketersediaan lapangan kerja, korupsi, infrastruktur, masalah kualitas kesehatan rakyat, pengelolaan sumber daya alam yang masih buruk, kesenjangan sosial yang menimbulkan ketegangan sosial, dan sejumlah masalah lainnya yang umumnya sama.

Berbagai macam persoalan ini merupakan persoalan klasik yang terjadi dari waktu ke waktu dari satu pemimpin ke kepemimpin berikutnya. Masalah fasilitas kesehatan misalnya, masyarakat kurang mampu kerap kali mengalami kesulitan mendapatkan akses perawatan kesehatan secara baik karena berbagai faktor yang terjadi di daerah tersebut. Hal lainnya misalnya, masalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang hingga saat ini belum dapat terselesaikan secara baik dan kondisini hampir terjadi di sebagian besar daerah di Indonesia baik di perkotaan maupun di perdesaan.

Untuk menyelesaikan beragam persoalan tersebut tentu membutuhkan sosok pemimpin yang memiliki kemampuan kepemimpinan. Sosok yang memiliki kemampuan kreativitas tinggi agar mampu mancari solusi dari berbagai persoalan yang dihadapi rakyat. Janji-janji manis para calon pemimpin untuk mengibuli rakyat kerap terjadi saat proses Pemilukada berlangsung. Rakyat dijadikan alat untuk mendapat kekuasaan, akibatnya rakyat menjadi muak dan dan bosan bahkan semakin menurunnya rasa percaya rakyat terhadap pemimpin.

Keberadaan pemimpin dianggap tidak ada karena pemimpin kurang mampu menjawab persoalan yang dihadapi rakyat dari tahun ke tahun. Namun pertanyaannya, apakah rakyat menyadari benar bahwa kesalahan memilih pemimpin dapat mengakibatkan nasib rakyat terbengkalai?

Pendekatan rasionalitas
Pemilihan kepala daerah baik itu gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, maupun wali kota-wakil wali kota bukan memilih seorang kepala suku di satu daerah atau memilih seorang pemimpin agama. Memilih kepala daerah merupakan memilih sosok pemimpin yang mampu menjembatani persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat luas. Memilih pemimpin yang bisa mengentas masalah kemiskinan, mampu menciptakan lapangan kerja, mampu menyelesaikan persoalan infrastruktur, dan macam ragam persoalan lainnya.   

Untuk itu perilaku pemilih (voting behavior) dalam Pemilukada memiliki posisi strategis dalam menentukan calon pemimpin lima tahun ke depan. Lima menit di bilik kotak suara sangat menentukan nasib ratusan ribu bahkan jutaan rakyat di daerah. Perilaku atau sikap pemilih yang terbiasa dan kerap menggunakan pendekatan atas dasar rasa kedetakan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) perlu dihindari, sehingga penentuan pilihan calon pemimpin harus didasari kajian rasionalitas sesuai visi-misi dan program kerja pasangan calon.

Penentuan pemilihan calon kepala daerah yang didasari karena primordialisme, kesamaan ideologi, afiliasi partai politik, kesamaan etnisitas, dan pragmatisme politik harus ditiadakan saat berada di kota suara. Sebab dapat dipastikan pola pendekatan demikian hanya akan mengahasilkan pemimpin yang tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas yang akhirnya hanya akan menyusahkan dan menyengsarahkan rakyat banyak.  

Mengubah pola pendekatan dalam memilih pemimpin dengan mengedepankan aspek rasioanalitas berdasarkan bobot kekuatan visi-misi dan program kerja pasangan calon dapat menghasilkan calon pemimpin yang berkwalitas dan pendekatan ini pula merupakan salah satu cara menjadikan proses demokrasi di Indonesia berwibawa.

Jutaan rakyat di 171 daerah yang menyelenggarakan Pemilukada serantak 2018 kali ini, sekurang-kurangnya sudah mengetahui materi visi-misi dan program kerja para pasangan calon.  Propaganda visi-misi pasangan calon saat masa kampanye dan melalui panggung debat kandidat sudah menjadi referensi penting bagi rakyat sebagai pemilih dalam menentukan hak pilihnya. Sebab, dari materi visi-misi dan program kerja pasangan calon, rakyat pemilih sudah bisa menganalisa, mana pasangan calon yang hanya sekedar propaganda palsu tanpa kajian yang komprehensip dan mana pasangan calon yang memang benar-benar layak dipilih, karena sebagain besar janji-janji kampanyenya berpotensi atau berpeluang untuk dilaksanakan ketika kelak terpilih menjadi kepala daerah.

Sebagai rakyat yang memiliki hak pilih pula harus jujur dan cerdas dalam menentukan calon pemimpinnya. Harus berpikir objektif dan mengedepankan cara berpikir rasional, sebab, bila salah menentukan hak pilih di kotak suara akan mendapatkan calon pemimpin buruk yang tentunya dapat menghambat proses proses pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Setiap pemilik suara harus mampu menjadi pemilih cerdas, dan mampu meniadakan dan menguburkan dalam-dalam cara berpikir primordial, sehingga Pemilukada serentak 2018 dapat melahirkan dan menghasilkan ratusan calon pemimpin berkwalitas di berbagai daerah di Indonesia. Memilih karena visi misi dan program kerja serta integritas calon, merupakan cara terbaik menghasilkan pemimpin berkualitas di Tanah Air. Selamat memilih.