Pilkada 2018 dan Revitalisasi Imunitas Bangsa

BESOK, tepatnya Rabu (27/6), Indonesia akan melaksanakan salah satu hajat demokrasi terbesar, yaitu pilkada serentak, yang diselenggarakan di 171 daerah yang meliputi 17 provinsi serta 154 kabupaten dan kota, Pilkada 2018 menjadi lebih besar daripada ajang tahun-tahun sebelumnya karena keikutsertaan tiga provinsi 'gemuk' dalam perhelatan kali ini, Jabar, Jateng, dan Jatim.

Pilkada serentak ini juga terasa istimewa karena kegiatan ini seolah tersambung pula dengan rangkaian pemilu legislatif dan pemilihan presiden/wakil presiden akibat waktu pelaksanaan keduanya yang berdekatan. Tak mengherankan, gaung pesta demokrasi ini seolah berkumandang terus-menerus dan selalu mendominasi wacana di lingkup nasional sampai 2019.
    
Jika kita cermati, bangsa Indonesia memiliki keunikan tersendiri jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain di dunia, khususnya dari aspek keragaman profilnya. Sebagai bangsa yang terbentuk atas kesepakatan/komitmen bersatu dari suku-suku yang berdiam di wilayah Hindia Belanda pada zaman kolonial Belanda dulu, tidaklah mengherankan apabila Indonesia memiliki komponen-komponen bangsa yang saling berbeda, baik dari aspek ras, agama, bahasa, maupun identitas lain dari budaya. Dengan demikian, amatlah keliru jika konsep bangsa yang disusun komponen budaya yang homogen diterapkan untuk memahami Indonesia. Indonesia akan selalu bhinneka, tapi juga sekaligus tunggal ika karena komitmen dan semangat persatuannya.

Ekses pesta demokrasi yang digelar untuk memilih pejabat publik terkadang dapat mencederai persatuan dan kohesi masyarakat. Benih-benih polarisasi dalam masyarakat mulai muncul sebagai efek samping kontestasi politik karena proses demokrasi yang dijalankan saling menyalahkan, menjatuhkan, serta menjelekkan sesama komponen masyarakat. Fenomena ini telah menjadi keprihatinan kita bersama, tak terkecuali TNI-AD sebagai salah satu komponen bangsa Indonesia.

Lalu ke mana sifat-sifat dasar bangsa Indonesia yang terbentuk dari kesepakatan untuk mempersatukan sekian banyak keragaman masyarakatnya? Nilai-nilai luhur yang menjadi pemersatu unsur-unsur kebangsaan dari para pendahulu kita seolah makin tampak samar dan sulit kita rasakan pengaruhnya di masyarakat kita.

Merekatkan
Dalam beberapa kesempatan, saya telah menyampaikan konsep kekebalan/imunitas bangsa yang sejatinya merupakan kristalisasi nilai-nilai itu. Daya kekebalan bangsa ini mampu merekatkan bangsa Indonesia dan mengantarkan kita ke pintu gerbang kemerdekaan serta menangkal sekian banyak ancaman yang merongrong kemerdekaan. Imunitas bangsa ini meliputi semangat bersatu, gotong royong, kebersamaan, patriotisme, menghormati perbedaan, rela berkorban, pantang menyerah, nasionalisme, optimisme, harga diri, serta percaya diri.
    
Nilai-nilai imunitas bangsa itu sesungguhnya masih amat relevan bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi permasalahan polarisasi dan disintegrasi saat ini. Jika semangat untuk bersatu, menghormati perbedaan, dan kebersamaan dikedepankan dalam pilkada serentak, tentunya sentimen kesukuan, agama, ras, maupun golongan akan dikesampingkan.

Jika nasionalisme, patriotisme, dan semangat rela berkorban serta pantang menyerah menjadi motivasi kita dalam Pilkada, kita akan mengedepankan kepentingan kesatuan bangsa dan negara daripada sekadar kemenangan calon pilihan kita. Jika nilai-nilai gotong royong dan optimisme menjiwai diri kita dalam melaksanakan Pilkada, tentunya kita akan bersinergi mewujudkan proses demokrasi untuk memperoleh hasil terbaik dalam membangun bangsa serta bukan sekadar memperjuangkan kemenangan pilihan kita.
Jika harga diri maupun rasa percaya diri yang tinggi senantiasa menjiwai kita semua, kita tentu lebih bangga menerapkan nilai-nilai luhur bangsa yang menghargai perbedaan dan senantiasa inklusif jika dibandingkan dengan paham dari luar yang belum tentu cocok dengan bangsa Indonesia yang amat heterogen ini.

Kegiatan pilkada serentak maupun pemilu legislatif dan pilpres/wapres ialah manifestasi proses pembelajaran demokrasi dan politik di RI yang bergerak ke arah pendewasaan, khususnya setelah reformasi bergulir. Proses pendewasaan dalam berdemokrasi ini hendaknya menuju arah yang konstruktif.

Demokrasi yang membangun bangsa tentunya ialah demokrasi yang mampu merekatkan serta memperkuat kohesi unsur-unsur kebangsaan, bukan memecah-belah maupun mencerai-beraikan. Proses demokrasi yang sehat untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang hakiki hendaknya diterapkan dalam bingkai kesatuan dan persatuan.

Nilai demokrasi yang hendak diaplikasikan haruslah bersemangat inklusif yang merangkul setiap elemen bangsa, bukan bersifat eksklusif yang cenderung menonjolkan satu kaum/kelompok lebih dari lainnya.
Menyukseskan pesta demokrasi

Saya ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama menyukseskan pesta demokrasi dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai imunitas bangsa Indonesia. Mari berbondong-bondong mendatangi TPS dengan suasana yang penuh kebersamaan dan gotong-royong. Jangan sampai nuansa kompetisi untuk memenangkan calon masing-masing lebih mendominasi serta mengaburkan tujuan utama kita berdemokrasi, yaitu memperoleh pemerintahan yang sah untuk Indonesia yang lebih makmur dan sejahtera.

Saya percaya kita dapat menentukan pilihan secara bebas tanpa harus membenci pihak yang berbeda pilihannya. Perbedaan dalam penentuan pilihan pada hakikatnya hanyalah wujud aspirasi dalam mewujudkan pencapaian kesejahteraan bangsa. Jangan sampai hal itu malah merusak hubungan antarpihak, persatuan, dan kebersamaan di dalam masyarakat yang sudah terbangun dengan baik selama ini.

Pada akhirnya, penerapan demokrasi dan kedaulatan rakyat sejatinya adalah untuk kemaslahatan bangsa. Dengan demikian, seharusnya implementasi demokrasi yang benar ialah demokrasi yang mempersatukan serta inklusif.
Pembangunan Indonesia menjadi sebuah bangsa yang berdaulat dan sejahtera hanya bisa berlangsung dengan lancar dalam sebuah negara yang tiap bagiannya erat bersatu serta mau bahu membahu secara sinergis menyukseskan proses itu sampai tercapainya tujuan nasional.     

Proses inilah yang TNI-AD inginkan terjadi di Indonesia karena sebagai bagian dari komponen bangsa, TNI-AD memiliki kewajiban moral mengawal tumbuhnya kedewasaan berdemokrasi di Indonesia. Netralitas TNI-AD dalam politik didirikan di atas komitmen dasar untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia.