Sanksi Iran, yang Untung dan Buntung

PEMERINTAHAN AS di bawah Presiden Donald Trump terus meningkatkan tekanan atas Iran. Setelah mundur dari Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) atau kesepakatan nuklir Iran secara sepihak pada 8 Mei, hampir tiga minggu kemudian Washington mengajukan syarat-syarat baru yang amat berat atas Iran guna memaksa Teheran merundingkan kembali JCPOA yang dipandang Trump sebagai kesepakatan paling buruk yang pernah dibuat AS.

JCPOA--juga ditandatangani Rusia, Tiongkok, Inggris, Prancis, dan Jerman--mengharuskan Iran membatasi pengayaan uranium dengan imbalan sanksi ekonomi internasional dicabut. Sejauh ini, Badan Energi Atom Internasional (IAEA) menyatakan patuh pada kesepakatan itu.

Syarat-syarat baru itu, antara lain, Iran harus mendeklarasikan kepada IAEA laporan lengkap tentang dimensi militer sebelumnya dari program nuklirnya, dan secara permanen serta bisa diverifikasi menyerahkan sepenuhnya kewajiban pelaporan tersebut untuk selamanya.
Iran harus menghentikan pengayaan dan tidak boleh melakukan pemrosesan ulang plutonium, termasuk menutup reaktor air berat. Iran harus mengakhiri proliferasi rudal balistik dan menghentikan peluncuran atau pengembangan sistem rudal berkemampuan lebih lanjut. Iran juga harus menarik pasukan mereka dari Suriah, membubarkan milisi Syiah dukungan mereka di Irak, dan menghentikan dukungan pada kelompok-kelompok teroris di seluruh dunia, termasuk Hamas, Jihad Islam, dan Taliban.

Bila menolak tuntutan-tuntutan itu, sanksi AS yang lebih berat atas Iran akan diterapkan. Bahkan, AS akan menekan sekutu Inggris, Prancis, dan Jerman mendukung kebijakannya melalui sanksi atas perusahaan-perusahaan mereka yang berbisnis dengan Iran.
Sejauh ini, ketiga sekutu AS itu selain Rusia dan Tiongkok bertekad mempertahankan JCPOA dan membujuk Iran agar bertahan dalam kesepakatan dengan janji kerja sama perdagangan nonmiliter terus berlanjut.

Teheran menyetujui inisiatif Eropa itu meskipun menyadari hal itu tidaklah mudah. Itu disebabkan semua aliran uang ke Iran pada akhirnya akan membutuhkan persetujuan AS agar perusahaan yang akan berinvestasi di Iran tidak memperoleh sanksi hukum dari AS.
Sistem keuangan global saat ini sangat terkoneksi satu sama lain sehingga hampir mustahil pihak mana pun di dunia ini akan melanjutkan bisnis mereka dengan Iran tanpa risiko melanggar sanksi yang diterapkan AS.

Perusahaan Eropa yang dimiliki atau dikontrol perusahaan induk mereka di AS akan dinilai melanggar sanksi jika mereka tidak memutuskan kerja sama dengan Iran. Kendati sulit, UE masih memiliki opsi melakukan langkah simbolis dengan mengeluarkan statuta pemblokiran khusus UE yang melindungi perusahaan Eropa berbisnis dengan Iran. Statuta pemblokiran merupakan alat paling kuat yang digunakan UE karena statuta ini melarang setiap perusahaan UE tunduk pada sanksi AS, juga tidak mengakui pengadilan AS yang menerapkan penalti bagi perusahaan-perusahaan Eropa.

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan para perusahaan akan takut menerapkannya. Terbukti beberapa negara Eropa telah menghentikan bisnis dengan Iran seiring dengan mundurnya AS dari JCPOA. Maersk Tanker, raksasa pengapalan kontainer asal Denmark, menyatakan akan menghentikan aktivitas mereka di Iran. Sementara Allianz--penjamin asuransi asal Jerman--mengumumkan rencana menghentikan bisnis mereka di sana. Pabrik baja Italia, Danieli, malah telah menghentikan kerja di Iran terkait dengan sulitnya mendapatkan dana untuk order-order yang dimenangi di Iran senilai US$1,8 miliar.

Raksasa energi Prancis, Total, menyatakan akan menarik diri dari proyek multimiliar dolar AS untuk mengembangkan ladang gas raksasa South Pars, yang dimulai pada Juli 2017, kecuali dijamin otoritas AS, yakni lisensi dari Kementerian Keuangan AS.
Dengan melihat besarnya tekanan AS terhadap UE untuk ikut mundur dari JCPOA, UE akan merugi puluhan miliar dolar AS. Tahun lalu, perdagangan antara UE dan Iran mencapai lebih dari US$23 miliar, dengan kebanyakan ekspor berupa barang mesin dan transportasi. Kebanyakan impor berupa produk-produk terkait energi.

Di saat perusahaan-perusahaan Eropa menarik diri dari Iran, Rusia dan Tiongkok justru meluaskan pengaruh ekonomi mereka di Iran. Pada Mei lalu blok perdagangan Eurasian Economic Union pimpinan Rusia menandatangani kesepakatan perdagangan interim dengan Iran yang menurunkan tarif ratusan barang.

Blok perdagangan itu, yang juga mencakup Armenia, Belarus, Kazakhstan, dan Kirgizstan, berencana memulai perundingan tiga tahun dengan Iran yang bertujuan menciptakan zona perdagangan bebas. Iran menyatakan perusahaan minyak milik negara Tiongkok CNPC siap menggantikan Total.

Kendati mundurnya AS dari JCPOA memukul ekonomi Iran berhubung negara ini sangat menggantungkan pendapatan mereka dari ekspor minyak dan gas, mustahil Iran akan tunduk pada syarat-syarat baru yang diajukan AS. Selain Korea Utara, Iran merupakan negara yang sudah menanggung sanksi internasional yang sangat berat sejak revolusi Islam 1979.

Iran selalu punya cara untuk survive. Rakyat Iran yang diharapkan Trump memberontak terhadap rezim disebabkan kesulitan ekonomi yang diciptakan AS, justru akan berdampak sebaliknya. Telah muncul konsensus yang melimpah di Iran untuk gigih melawan sanksi AS.
Citra AS di Iran malah rusak sebagai negara yang tidak bisa dipercaya.

Kebijakan Trump juga menaikkan pamor kelompok konservatif di Iran yang sejak awal menentang JCPOA. Tak pelak, dengan runtuhnya kredibilitas rezim Presiden Hassan Rouhani yang moderat, kelompok konservatif pimpinan Ayatullah Ali Khamenei akan mengendalikan negara.

Harapan Trump agar Iran menghentikan aktivitas militer mereka di sejumlah negara Arab juga akan berdampak sebaliknya. Iran akan memperkuat cengkeraman mereka di Irak, Suriah, dan Libanon. Bahkan akan meningkatkan perlawanan terhadap hegemoni AS di kawasan. Apakah eskalasi ketegangan Iran-AS akan berujung pada perang? Bisa jadi.