Jejak Langkah Reformasi

AWAN gelap itu bermula di Thailand pada Juli 1997. Ketika itu  nilai tukar baht, mata uang ‘Negeri Gajah Putih’ tersungkur, yang lantas merembet ke negara-negara Asia lain, termasuk Indonesia, Hal tersebut dimungkinkan karena saat itu sebagian besar negara di kawasan Asia menganut sistem devisa bebas di pasar uang. Ketika para investor asing (juga spekulan) melarikan fulus mereka, makin hancurlah negeri itu, apalagi ditambah utang luar negeri yang menggunung.

Melalui buku Krisis Global dan Penyelamatan Sistem Perbankan Indonesia yang diterbitkan Bank Indonesia (2010), belakangan saya ketahui hingga awal Juli 1997, fundamen ekonomi Indonesia saat itu sebetulnya cukup kuat. Tingkat inflasi rendah, perdagangan surplus hingga US$900 juta, begitu juga cadangan devisa yang mencapai US$20 miliar.

Akan tetapi, siapa sangka sebulan setelah itu  nilai tukar rupiah anjlok terhadap dolar Amerika Serikat. Kondisi itu makin diperparah karena jumlah utang luar negeri, terutama swasta, yang membengkak. Bank pun banyak yang rugi, terutama yang punya pinjaman dalam mata uang asing lantaran tak memakai hedging (lindung nilai).

 Akibatnya, tingkat kepercayaan nasabah mencapai titik terendah sehingga mereka berbondong menarik uang. Indonesia lantas dilanda badai krismon alias krisis moneter.

Seperti telah banyak ditulis dalam berbagai kajian, tsunami ekonomi (juga politik) itu tak hanya menyebabkan angka pengangguran yang melonjak, tapi juga menjungkalkan rezim yang kala itu  berkuasa. Orde Baru pun purna. Belajar dari pengalaman itu, Indonesia lantas mereformasi diri di setiap lini, termasuk ekonomi.

Lalu lintas devisa kini tidak lagi bisa seenaknya dan dikenai wajib lapor. Statistik tata kelola utang pun kian benderang, baik pemerintah maupun swasta. Begitu pun lembaga keuangan, ada otoritas yang mengawasi dan menggaransi. Meski ada kekurangan di sana-sini, good governance juga telah berupaya dijalankan sejak era Presiden BJ Habibie hingga Jokowi.

‘Indonesia telah menempuh banyak kesukaran untuk sampai pada langkah pertama penciptaan sebuah masyarakat yang lebih transparan dan terbuka, serta mengakui pentingnya tujuan tersebut dan tantangannya ke depan’, tulis Joseph E Stiglitz, peraih Nobel Ekonomi, dalam kata pengantar bukunya, Roaring Nineties, atau dalam edisi Indonesianya berjudul Dekade Keserakahan: Era 90-an dan Awal Mula Petaka Ekonomi Dunia (2009). Stiglitz ialah mantan kepala ekonom Bank Dunia yang desersi dari lembaga finansial dan pinjaman tersebut,

Ekonom kawakan itu memandang optimistis langkah reformasi, terutama di bidang ekonomi, yang dilakukan Indonesia hampir dua dekade lalu.

Kini, di era big data yang segalanya lebih terbuka, berbagai lembaga pemeringkat ternama dunia seperti Fitch, Standard and Poor’s, dan Moody’s pun mengakui tata kelola keuangan pemerintah semakin baik.  Jadi, kini tinggal bagaimana cara kita ­memandang, apakah gelas itu masih separuh penuh atau nyaris kosong. Salam reformasi! (E-1)