Pendidikan Kritis Nirkekerasan

INDONESIA telah menikmati kemerdekaan selama 73 tahun. Meski demikian, praktik pendidikan di Tanah Air belum berhasil memerdekakan peserta didik dari berbagai belenggu kekuasaan dan kepentingan. Pendidikan belum sepenuhnya bebas dari kepentingan segelintir kelompok yang menjadikan sekolah sebagai tempat mewujudkan tujuannya demi kepentingan pribadinya.

Hasil pendidikan semacam ini ialah siswa menjadi tidak leluasa meluapkan ekspresi, kreativitas, serta hasil olah pikir di bangku sekolah. Masih ada pengotak-ngotakan ‘mana pengetahuan yang penting dan mana pengetahuan yang tidak penting’ bagi masa depan siswa. Sekolah dipandang sebagai sumber pengetahuan tunggal. Siswa menjadi objek kepentingan penguasa, yaitu negara, masyarakat, dan kapitalis. Kepentingan mereka saling beradu di sekolah.

Sekolah juga gagal menjadikan diri sebagai sebuah tempat yang nyaman bagi siswa. Seharusnya siswa lebih betah berada di sekolah daripada di tempat lain. Namun, realitasnya masih jauh panggang dari api.

Kekerasan simbolis
Adalah Pierre Bourdieu (1930-2002) yang mencoba mewacanakan kekerasan simbolis dalam dunia pendidikan di sekolah. Menurutnya, sekolah pada dasarnya hanyalah sebuah ruang yang digunakan untuk menyosialisasikan kepentingan kelompok tertentu. Ini dilakukan dengan menggunakan banyak simbol yang diciptakan agar ‘proses penyebaran nilai’ dapat berlangsung secara ‘alamiah’ tanpa perlawanan.

Melalui berbagai simbol, siswa dipaksa menerima budaya yang dianut kelompok tertentu. Siswa dipaksa memiliki pemahaman yang sama bahwa ‘sekolah adalah belajar’, bukan ‘bermain’. Mereka harus mempelajari semua pengetahuan, tidak peduli apakah pengetahuan tersebut bermanfaat bagi masa depan atau tidak.

Di sekolah siswa juga dipaksa menerima pengetahuan bahwa ‘siswa harus menghormati guru’. Sejatinya, bukan ideologi ‘siswa harus menghormati guru’ yang ditanamkan dalam diri siswa, melainkan ‘guru dan siswa harus saling menghormati, saling menghargai, saling memahami. Posisi mereka setara.

Pandangan semacam itu ialah bagian kekerasan simbolis yang dapat menjadi akar terjadinya kekerasan fisik. Ini disebabkan pandangan ini hampir selalu memosisikan siswa sebagai objek, guru selalu benar dan siswa selalu salah. Jika terjadi pelanggaran, siswa ialah aktor yang salah, bukan guru, meskipun guru menyumbang terjadinya kenakalan siswa. Akan tetapi, guru akan selalu merasa menjadi aktor berkuasa di sekolah.  

Dalam posisi tersebut, siswa akan merasa tidak nyaman di sekolah sehingga sekolah bukanlah menjadi tempat yang nyaman untuk belajar. Sekolah ialah lingkungan yang penuh pemaksaan. Siswa dipaksa sekolah demi mendapat ijazah. Ijazah ialah instrumen efektif untuk memaksa siswa tetap berada lebih lama di sekolah.

Taman bermain
Sekolah sejatinya taman bermain, tempat siswa menemukan jati diri. Siswa harus belajar mengenal dirinya dan menjawab pertanyaan ‘siapa sebenarnya diriku’. Dalam proses pencarian jati diri inilah guru memiliki peran strategis sebagai pengarah atau sebagai teman dialog siswa.

Jika guru masih memegang teguh pandangan ‘guru harus dihormati’, guru semakin leluasa memaksakan kebenaran versinya. Kebenaran tersebut ada kalanya bertentangan dengan konsep kebenaran yang dimaknai siswa. Kekerasan fisik kemudian dilegalkan atas nama ‘pendisiplinan’ siswa. Kekerasan fisik sejatinya produk kekerasan simbolis yang seolah memaksakan sebuah paham bahwa ‘guru selalu benar’.

Inilah problem pendidikan di zaman now yang sering tidak dipahami guru di sekolah. Sudah saatnya guru harus memahami konsep pendidikan kritis agar mereka tidak terbelenggu pola pikir pendidikan zaman old yang konservatif. Untuk itu, upaya penyadaran kepada guru mengenai hakikat proses pendidikan di kelas harus menjadi agenda penting untuk meminimalkan kekerasan (fisik) di sekolah. Setop kekerasan melalui pendidikan kritis.