Demi Liga Indonesia yang lebih Sehat

SETELAH dijadwalkan resmi dibuka kemarin, laga perdana kompetisi Indonesia Super League (ISL) harus urung digelar. Hal itu disebabkan hingga saat ini rekomendasi dari Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) belum juga didapatkan PT Liga Indonesia selaku operator kompetisi. Padahal, rekomendasi tersebut menjadi salah satu syarat wajib bagi pihak kepolisian untuk mengeluarkan izin keramaian untuk setiap pertandingan resmi ISL.

Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) bersikeras menuntut label profesional dari kompetisi yang sebelumnya bernama Divisi Utama Liga Indonesia tersebut. Melalui Tim Sembilan dan BOPI, keinginan tersebut coba diwujudkan sesegera mungkin oleh kementerian yang dipimpin Imam Nahrawi itu.

BOPI yang sebelumnya hanya dianggap tukang stempel kini mulai bertaji di pemerintahan baru. Tidak tanggung-tanggung, BOPI meminta PT liga Indonesia dan klub peserta ISL 2015 untuk memenuhi beberapa syarat mutlak jika ingin rekomendasi segera dikeluarkan. Berkas terkait dengan kontrak baik pemain, pelatih, maupun ofisial tim, kemudian pelunasan tunggakan gaji, serta bukti kepemilikan dan pembayaran wajib pajak menjadi syarat yang harus dilengkapi.

Yang mengejutkan dalam pertemuan antara Tim Sembilan, BOPI, dan pihak-pihak lainnya pada Jumat (13/2) lalu disebutkan semua klub ISL belum menyertakan berkas nomor pokok wajib pajak (NPWP). Belakangan Ketua Bidang Hukum, Pengawasan, dan Pengendalian BOPI Iman Suroso mengungkapkan terdapat 10 klub ISL yang belum memiliki NPWP meski kabar tersebut buru-buru disanggah pihak PT Liga Indonesia.

Kebijakan baru tersebut tentu menjadi tamparan tersendiri bagi PT Liga Indonesia yang sebelumnya dianggap meremehkan peran dari BOPI. Bahkan PT Liga Indonesia mengakui syarat yang diajukan BOPI menjadi beban baru bagi klub ISL musim ini.

"Saya merasa syarat yang diajukan oleh Kemenpora dan BOPI akan menambah beban yang dirasakan klub ISL, tapi kita berkomitmen untuk memenuhi permintaan BOPI. Kemudian kaitannya dengan finansial, klub harus diaudit dan laporannya diserahkan. Kemudian soal NPWP, saya pastikan seluruh klub punya NPWP," ungkap CEO of PT Liga Indonesia Joko Driyono.

Meskipun demikian, di tengah waktu yang semakin mepet jelang pembukaan kompetisi ISL PT Liga Indonesia belum juga mampu memenuhi. Hal tersebut yang membuat Tim Sembilan dan BOPI mengeluarkan rekomendasi kepada Menpora untuk menunda pergelaran ISL 2015 pada 13 Februari lalu. Sontak rapat darurat PT Liga Indonesia pun digelar untuk membahas hal tersebut dan akhirnya diputuskan melakukan pertemuan dengan BOPI pada Selasa (17/2) lalu.

BOPI sempat melunak dengan mengizinkan pergelaran laga pembuka antara Persib Bandung dan Persipura Jayapura pada kemarin. Sehari setelahnya, Rabu (18/2), PT Liga Indonesia kembali geger sebab Menpora memutuskan untuk menunda memberikan rekomendasi pembukaan ISL 2015 selama dua minggu, tepatnya hingga 4 Maret mendatang.

Menurut Menpora Imam Nahrawi, belum terpenuhinya syarat yang diajukan BOPI menjadi alasan utama penundaan tersebut. Hingga saat ini disebutkan baru 50% berkas yang sudah terpenuhi oleh PT Liga Indonesia dan pihak klub ISL.

"Ini menunjukkan klub ISL dan PT Liga Indonesia belum memenuhi syarat berdasarkan standar FIFA, AFC, dan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN). Melalui diskusi dan menimbang data yang ada, (kami memutuskan) belum layak direkomendasikan karena belum dipenuhinya syarat. Jadi, kami memberi waktu dua minggu hingga 4 Maret agar melengkapi persyaratan tersebut," ungkap Imam dalam konferensi pers di Kantor Kemenpora, Rabu lalu.

Bentuk proteksi
Sementara itu, Kemenpora melalui Tim Sembilan berujar apa yang mereka lakukan ialah bentuk proteksi kepada insan sepak bola Indonesia. Hal itu terkait dengan penunggakan gaji yang masih saja terjadi bahkan di kasta tertinggi kompetisi sekalipun.

Hal itu sempat disampaikan anggota Tim Sembilan Imam Prasodjo dalam rapat Tim Sembilan, Jumat (13/2) lalu. "Kami ingin memberikan perlindungan kepada pemain agar masalah seperti ini tidak terulang terus-menerus. Mereka ialah pemain profesional yang terikat klub profesional. Coba bayangkan mereka juga punya istri dan anak, tapi gaji belum dibayar," ungkap Imam.

Langkah tegas Tim Sembilan dan BOPI didukung penuh oleh Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia (APPI). Ketua Umum APPI Valentino Simanjuntak menyebutkan langkah Tim Sembilan itu diambil tidak hanya untuk kepentingan pemain, tapi juga pelatih dan ofisial klub yang memiliki nasib serupa.

"Jadi, mereka (pelatih dan ofisial) yang belum mendapat pelunasan hak silakan laporkan ke Tim Sembilan. Jangan sampai hanya industrinya yang diselamatkan, tapi personalnya dilupakan," jelas Valentino.

Dari rilis APPI pada pekan kedua Februari, masih terdapat beberapa klub yang belum melunasi tunggakan gajinya. Dalam data tersebut disebut Persiram Raja Ampat dan Persiba Balikpapan belum melunasi tunggakan gaji pemain pada ISL musim 2011/2012 silam. Arema Cronus dan Pelita Bandung Raya memiliki utang tunggakan gaji tidak hanya pada musim 2011/2012, tapi juga di musim selanjutnya.

Untuk ISL musim lalu, APPI menyebutkan semua tim telah melunasi semua pembayaran tunggakan gaji sebelum batas waktu 13 Februari yang dicanangkan PT Liga Indonesia. Klub terakhir yang melunasi tunggakan gaji ialah Persebaya Surabaya dan Persija Jakarta.

Liga tandingan
Penundaan bergulirnya kompetisi ISL 2015 menimbulkan respons beragam dari beberapa klub. Salah satunya ialah manajer umum Persib Bandung Muchtar yang mengkhawatirkan kembali adanya dualisme kompetisi seperti 2011. Kala itu, kompetisi menjadi dua bagian, yakni Indonesia Super League (ISL) dan Liga Primer Indonesia (LPI).

"Takutnya kejadian seperti dulu lagi, ganti pengurus kemudian ada dualisme dan akhirnya menjadi bumerang. Kami sendiri (menerima) siapa pun pengurusnya asalkan untuk kemajuan sepak bola," ujar Umuh.

Di sisi lain, respons berbeda dikeluarkan Sriwijaya FC. Setelah melihat kompetisi di Indonesia kian tidak kondusif, manajemen klub pun sempat mengeluarkan keinginan untuk hijrah ke Liga Singapura (S-League). Rencana itu didasari perjanjian pihak sponsor dengan klub yang berjuluk Laskar Wong Kito tersebut.

Pihak manajemen mengaku kompetisi tepat waktu menjadi salah satu draf perjanjian yang telah disepakati pihak sponsor. Hal itu membuat Sriwijaya dapat melanggar draf perjanjian sehingga sponsor dapat saja menarik diri.

"Ternyata bukan hanya kami yang bingung. Sponsor juga ingin kepastian jadwal kapan mulainya. Sebagai pilihan tentu kita akan ke S-League karena di sana masih memungkinkan. Kami tidak ingin dianggap tidak memiliki komitmen," kata Direktur Pemasaran dan Promosi Sriwijaya FC Nirmala Dewi.

Sriwijaya disebut telah memiliki sejumlah sponsor dengan nilai cukup besar. Salah satu yang paling tinggi ialah Bank Sumsel Babel yang siap menggelontorkan dana sebesar Rp7 miliar.