KLB PSSI Sebuah Keharusan

SEJUMLAH langkah untuk menyelesaikan permasalahan sepak bola nasional mengemuka. Salah satu wacana yang kini mencuat ialah kongres luar biasa (KLB) ulang untuk memilih kembali pengurus PSSI.

Menurut pengamat sepak bola Freddy Muli, langkah tersebut menjadi keharusan setelah PSSI mendapat sanksi FIFA. "Kalau sudah ada suspend dari FIFA, pemerintah seharusnya terlibat dalam pemilihan ketua umum baru untuk memilih sosok yang mampu membangkitkan sepak bola nasional," ungkap Freddy saat dihubungi, kemarin.

Ia juga menegaskan bahwa kepengurusan PSSI sejatinya menyertakan mantan pemain nasional, bukannya melulu diisi para politikus seperti saat ini.

Freddy menilai hal itu pula yang membuat PSSI kental nuansa kepentingan politik di dalamnya.

Dalam menanggapi usulan tersebut, pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mengaku saat ini fokus pada pembenahan dari sisi kompetisi. "Kita malah tidak berpikir ke situ. Kami berpikir KLB seakan kami ingin memancing amarah PSSI," jelas Kepala Komunikasi Publik Kemenpora Gatot S Dewa Broto.

Diakui Gatot, saat ini klub-klub masih khawatir untuk mengikuti kompetisi yang dicanangkan Kemenpora dan Tim Transisi. Oleh karena itu, pihaknya siap berkomunikasi dengan klub-klub.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo mendesak Menpora Imam Nahrawi untuk segera menggelar kompetisi dan turnamen. Sebab, menurut Presiden, klub-klub sangat membutuhkan pertandingan untuk menjaga kelangsungan hidup mereka.

Perintah tersebut disampaikan Presiden saat menerima Menpora di Istana Negara, kemarin. "Perintah Presiden ialah kami harus segera menggelar kompetisi dan turnamen," tegas Menpora dalam jumpa pers seusai pertemuan.

Imam juga menyatakan, sesuai rencana, pihaknya akan mengadakan Turnamen Kemerdekaan dan Piala Presiden pada awal Agustus mendatang. Setiap klub akan diberi uang pembinaan Rp100 juta dengan total hadiah Rp10 miliar.

Namun, rencana Kemenpora menggelar turnamen tersebut ditentang oleh Ketua Dewan Kehormatan PSSI Agum Gumelar. Menurut Agum, kompetisi yang tidak di bawah naungan PSSI tidak mungkin bisa dilaksanakan karena setiap kompetisi resmi harus di bawah statuta FIFA.

KPK tindak lanjuti
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan menindaklanjuti laporan Komunitas Suporter Antikorupsi (Korupssi) mengenai dugaan korupsi di tubuh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Tindak lanjut tersebut akan dilakukan dengan melakukan penelahaan lebih dulu soal bukti yang dilampirkan pihak pelapor oleh tim Pengaduan Masyarakat KPK.

"Setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti dengan penelaahan terlebih dulu," ujar Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK Johan Budi SP. (Cah/R-4)