Konsultasi dengan KPK Digelar Berkala

SEJUMLAH kementerian dan lembaga terkait akan berkonsultasi secara berkala dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membahas kelayakan pembangunan kembali Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dari segi hukum.

Demikian salah satu kesimpulan dari pertemuan wakil pemerintah dengan komite antirasywah itu di Gedung KPK, Jakarta, kemarin. Wakil pemerintah dalam pertemuan itu berasal dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Mereka diterima dua Komisioner KPK yakni Saut Situmorang dan Alexander Marwata.

"Pemerintah dan KPK akan tetap saling berkonsultasi untuk kepatuhan hukum," kata Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora, Gatot S Dewa Broto yang turut hadir dalam pertemuan yang juga melibatkan sejumlah deputi di lingkungan KPK tersebut.

Gatot mengungkapkan, KPK menyerahkan sepenuhnya kelanjutan proyek senilai Rp2,5 triliun itu kepada pemerintah. Pasalnya, P3SON tidak dalam status penyitaan KPK, meski ada tindak pidana korupsi yang melibatkan sejumlah pihak.

Namun, KPK meminta ada audit teknik lantaran potensi pergeseran tanah di Bukit Hambalang tergolong signifikan. Selain itu, pemerintah juga harus memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait pembangunan P3SON.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian PU-Pera, Ari Setiadi Murwanto mengatakan, audit teknik melibatkan pihaknya dan ahli dari sejumlah universitas ternama di Tanah Air, saat ini sedang berlangsung. "Kita juga sedang mencari alternatif teknologi yang memungkinkan untuk digunakan. Teknologi itu untuk mengukur sejauh mana kondisi struktur tanah tidak terlalu buruk terhadap keberadaan suatu bangunan," ujarnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah bidang Perekonomian dan Kema­ritiman BPKP, Binsar H Simanjuntak mengingatkan sejumlah aspek prosedur yang mesti ditempuh sebelum membangun kembali P3SON. Hal itu berkaitan dengan kondisi bangunan saat ini.

Kebutuhan mendesak
Di tempat terpisah, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi menegaskan keberadaan P3SON sangat dibutuhkan pemerintah untuk mengembangkan prestasi olahraga Indonesia. Menurutnya, Indonesia sangat membutuhkan sekolah dan sarana olahraga terpadu tingkat nasional seperti Sekolah Khusus Olahraga Ragunan.

"Ini aset yang sangat penting untuk diselamatkan karena barangnya sudah ada. Pemerintah butuh sarana dan sekolah olahraga seperti ini. Kalau sudah ada audit dari Kementerian PU-Pera, tugas Kemenpora ialah untuk menghitung kebutuhan serta kerugian negara bila proyek ini nantinya dilanjutkan," ujarnya.

Sementara itu, rencana Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas mengenai kelanjutan proyek P3SON di istana Kepresidenan, Jakarta, hari ini (Selasa, 29/3) terpaksa ditunda. Hal itu untuk memberikan waktu bagi tim audit teknik dalam menyelesaikan tugasnya. (R-2)

gani@mediaindonesia.com