Konsultasi Dengan KPK Soal Hambalang Digelar Berkala

FORUM konsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk membahas kelayakan dari segi hukum pembangunan kembali Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat akan dilakukan secara berkala antar Kementerian/Lembaga terkait.

Hal itu menjadi salah satu kesimpulan pertemuan antara wakil pemerintah dengan KPK di Gedung KPK, Jakarta, Senin (28/3). Wakil pemerintah dalam pertemuan itu berasal dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Mereka diterima komisioner KPK Saut Situmorang dan Alexander Marwata.

"Pemerintah dan KPK akan tetap saling berkonsultasi untuk kepatuhan hukum, "kata Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora, Gatot S Dewa Broto yang hadir dalam pertemuan itu.

Gatot mengungkapkan, KPK menyerahkan sepenuhnya kelanjutan proyek senilai Rp2,5 triliun itu kepada pemerintah karena P3SON tidak dalam status penyitaan meski ada tindak pidana korupsi yang melibatkan sejumlah pihak. Namun, KPK meminta ada audit teknik mengingat potensi pergeseran tanah di bukit Hambalang tergolong signifikan. Pemerintah juga diminta memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait pembangunan P3SON.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian PU-Pera, Ari Setiadi Murwanto mengatakan audit teknik yang melibatkan pihaknya dan ahli dari sejumlah universitas ternama kini sedang berlangsung. "Juga sedang dicari alternatif teknologi yang kini sudah ada dan memungkinkan untuk digunakan, sejauh beberapa kondisi struktur tanah tidak terlalu buruk terhadap tujuan keberadaan suatu bangunan," ujarnya.

Di tempat terpisah, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi menegaskan keberadaan P3SON sangat dibutuhkan pemerintah untuk mengembangkan prestasi olahraga Indonesia. Menurutnya, Indonesia sangat membutuhkan sekolah dan sarana olahraga terpadu tingkat nasional seperti yang dimiliki Sekolah Khusus Olahraga Ragunan.

"Ini aset yang sangat penting untuk diselamatkan karena barangnya sudah ada. Pemerintah butuh sarana dan sekolah olahraga seperti ini. Kalau sudah ada audit dari Kementerian PU-Pera, tugas Kemenpora ialah untuk menghitung kebutuhan serta kerugian negara bila proyek ini nantinya dilanjutkan atau tidak," ujarnya. (OL-2)