La Nyalla Diminta Legowo Mundur

ANGIN segar sempat menyambangi PSSI usai mendengar kabar pemerintah akan mengeluarkan SK (Surat Keputusan) pencabutan terhadap sanksi pembekuan PSSI.

Namun, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menegaskan tidak akan mencabut sanksi administrasi atas kegiatan PSSI tersebut secara gratis. Dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi X DPR RI Kemarin, Kemenpora telah secara gamblang mengungkapkan prasyarat yang diperuntukan untuk membebaskan PSSI.

Tercatat terdapat sembilan poin yang diinginkan oleh pemerintah. Salah satu yang cukup krusial adalah diselenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB) berdasarkan statuta FIFA yang paling lambat dilaksanakan akhir April 2016 mendatang.

Akan tetapi, poin tersebut dinilai akan semakin membuat penyelesaian konflik Kemenpora dan PSSI semakin tak berujung. Oleh karenanya Anggota Komisi X dari Fraksi Gerindra Nuroji meminta Ketua Umum PSSI La Nyalla Mattalitti untuk legowo mundur dari jabatannya.

"Ini bukan lagi masalah olahraga. Cuma satu selesainya pak La Nyalla, kita minta mundur saja. Walaupun beliau berkorban banyak, saya minta pak Nyalla dengan jiwa besar mundur untuk kepentingan yang lebih besar. Kemudian setelah itu lakukan KLB sesuai dengan FIFA," tutur Nuroji.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum PSSI La Nyalla Mattalitti memilih tidak merespon terlalu serius. Ia pun mendeskripsikan komentar pada pernyataan Nuroji dengan gurauan. "Ha..ha..ha.. Itu saja tanggapan saya," singkat penguasa asal Surabaya itu saat dihubungi melalui pesan singkat.

Salah satu poin yang menjadi perdebatan yakni pada lis kedelapan dimana pemerintah meminta Komite Ad hoc untuk menjamin tercapainya prestasi tim nasional sebagai juara satu dalam beberapa event di masa depan. Ajang yang dimaksud adalah Piala AFF tahun 2016, SEA Games 2017, Lolos Pra Kualifikasi Piala Dunia 2018, dan Asian Games ke XVIII 2018. Hal itu dinilai mustahil terwujud mengingat kondisi sepak bola yang sedang mati suri dan tidak dalam keadaan ideal.

"Ya tadi teman-teman kan harus juara dan itu tidak mudah. Sebetulnya juga kalau kita pikir-pikir olahraga itu kan tidak bisa didapatkan dengan instan. Kalau diwajibkan kan berarti kita harus menghalalkan segala cara, kan perbaikannya harus gradual," sebut Wakil Ketua Komisi X DPR RI Utut Adianto.

Secara khusus, Menpora menilai perbedaan perspektif dinilai wajar berdasarkan subyektivitas pribadi. Ia pun menyebut syarat yang disampaikannya didepan para anggota dewan sudah cukup realistis.

"Wajar karena ada kalanya masing-masing dari kita punya nilai subjektivitas. Artinya ada perspektif yang berbeda. Tapi reaslistis lah, cobalah kalau kita memutuskan sesuatu, ditagih. Apa bisa melakukan ini? Pasti begitu kan. Jangan pokoknya kami dicabut tanpa syarat. Enak saja. Nanti kalau ada apa-apa kami disalahkan lagi," ungkap Menpora.

Selain itu, dalam Raker tersebut Komisi X DPR RI meminta Menpora untuk menyelesaikan masalah pembekuan PSSI pada April mendatang. Hal ini untuk mengindarkan ancaman sanksi yang lebih besar saat rapat anggota Eksekutif tahunan FIFA pada awal Mei di Meksiko. (OL-1)