Papua Minta Pertimbangan Nasib PON

GUBERNUR Papua Lukas Enembe meminta pertimbangan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) ihwal jadwal penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional 2020 yang terancam mundur akibat pandemi virus korona (covid-19). Hal itu disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali, kemarin. Zainudin mengatakan, pekan lalu, Lukas Enembe yang juga menjabat Ketua Panitia Besar (PB) PON mengirim surat yang isinya menggambarkan kondisi persiapan PON terganggu oleh covid-19.

"Walaupun tidak secara tegas minta penundaan (PON), mereka mohon pertimbangan. Kalimat (surat) itu menggambarkan bahwa konsentrasi pemerintah Papua itu mengerahkan anggaran semuanya untuk menanggulangi covid- 19," kata Zainudin. Gambaran dari Gubernur Papua itu kemudian dilaporkan ke rapat kerja bersama Komisi X DPR pada Selasa (14/4) lalu. Dalam rapat itu, semua fraksi Komisi X satu suara mendesak agar PON ditunda. Zainudin menjelaskan pandemi covid-19 di Papua memang mengganggu pekerjaan persiapan arena PON. Apalagi, kebijakan pembatasan akses dari pemerintah setempat membuat pengerjaan hampir semua terhenti. "Pengerjaan yang ada di sana itu memang masih ada yang jalan, tapi pekerjaan besar hampir terhenti. Pemberlakuan pembatasan akses yang ada di Papua bahkan sudah sejak Maret lalu," kata Zainudin. Zainudin menjelaskan keputusan apakah PON ditunda atau tidak akan diputuskan Presiden Joko Widodo. Pihaknya hanya memberikan laporan kondisi dan kendala dalam persiapan PON. "Kami sudah berkirim surat ke Sekretaris Kabinet, Pak Pramono Anung, untuk kalau boleh dijadwalkan segera pembahasan PON di rapat kabinet," kata Zainudin. Sekretaris Kemenpora Gatot S Dewa Broto mengatakan nantinya jika telah tiba waktunya digelar rapat terbatas bersama Presiden, Menpora akan menyampaikan usul DPR dan kekurangan serta kelebihan jika PON tetap atau tidak sesuai dengan jadwal.

"Sekarang masih banyak persoalan korona yang sangat mendesak. Bukan berarti PON tidak penting. Olimpiade 2020 juga baru diputus penundaannya empat bulan sebelum pembukaan. Ini masih ada waktu di bulan ini untuk pembahasan atau paling telat awal Mei pembahasannya," kata Gatot. Dukung penundaan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Djoko Pekik mendukung wacana penundaan PON hingga tahun depan. Namun, dia meminta agar penangguhan itu tidak terlalu lama. Djoko mengatakan, jika PON diundur Oktober tahun depan, itu akan memberatkan pemerintah daerah dari sisi anggaran. "Pertimbanganya jika mundur hingga Oktober 2021, akan menambah berat anggaran daerah (APBD) untuk pemusatan latihan daerah (pelatda)," kata Djoko. Ia pun menambahkan, penundaan PON sebaiknya tidak melebihi Maret atau April tahun depan. Djoko menegaskan pula latihan atlet saat ini juga tidak bisa dihentikan begitu saja lantaran bisa berdampak ke performa mereka. Para atlet diminta tetap berlatih secara mandiri dengan pengawasan. "Program latihan (atlet Yogyakarta) yang kami sudah mulai sejak 2017 tidak bisa tiba-tiba dihentikan karena akan berdampak pada peak performance atlet," jelasnya.

(R-3)