Polri Tolak Keluarkan Izin Pertandingan

PEMBEKUAN PSSI oleh Kemenpora berbuntut pula pada ketidakjelasan kompetisi Indonesia Super League. Pihak kepolisian pun mengaku belum mengeluarkanizin untuk penyelenggaraan pertandingan.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Agus Rianto mengungkapkan, untuk sementara ini, izin tersebut belum bisa dikeluarkan oleh Polri.

"Belum dikeluarkan izin. Sekarang posisinya PSSI kan masih dibekukan. Jangan serbadipaksakan lah," ujar Agus di Mabes Polri, Jakarta, kemarin. Namun, jika keduanya sepakat damai, izin pertandingan itu amat mungkin akan dikeluarkan.

Sementara itu, Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane mengimbau Polri tidak terburu-buru untuk mengeluarkan izin pertandingan ISL. Polri juga sebisa mungkin bersikap netral.

Neta juga menyarankan agar Polri memperpanjang penundaan pertandingan ISL hingga konflik antara Kemenpora dan PSSI usai. "Imbauan itu dimaksudkan agar situasi persepakbolaan Indonesia bisa kondusif dan tidak jadi ancaman bagi situasi kamtibmas."

Selain itu, lanjut dia, Polri juga harus menyamakan sikap dengan unsur pemerintahan lainnya agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan. "Jangan sampai Polri diperalat oleh oknum," pungkasnya.

Tunggu technical meeting
Pada bagian lain, CEO PT Liga Indonesia Djoko Driyono mengatakan bahwa kelanjutan ISL akan ditentukan melalui technical meeting tim manajer dari 18 klub, hari ini, (Jumat, 24/4). Sebelum ada keputusan itu, mereka tetap berpegang pada keputusan PSSI yang memulai lagi ISL pada 25 April.

"Kami memahami bahwa ada imbauan dari pemerintah kepada seluruh kepolisian daerah untuk tidak memberikan izin keramaian karena pembekuan itu. Tanpa izin keramaian, tentu menggelar pertandingan sangat berisiko, tapi kita lihat keputusan hasil technical meeting nanti," kata Joko kepada Media Indonesia, di Jakarta, kemarin.

Hal serupa juga berlaku pada kompetisi Divisi Utama yang akan mulai digulirkan pada 26 April. Joko mengungkapkan sejumlah opsi akan dibahas dalam technical meeting nanti.

Salah satunya soal penundaan kompetisi lebih lama menimbang izin keramaian yang tidak mungkin dikeluarkan kepolisian. Namun, berlanjut atau tidaknya kompetisi tergantung dari 18 manajer klub yang akan menggelar rapat.

Meski kompetisi menjadi salah satu kegiatan PSSI yang akan dilanjutkan oleh Kemenpora, Joko mengakui belum dihubungi sekali pun. Sebagai operator, pihaknya tidak bisa berinisiatif berkomunikasi lebih dulu dengan Kemenpora.

"Saya tidak dalam kapaitas untuk melakukan komunikasi dengan pemerintah. Sejauh ini pun belum ada komunikasi dari pihak pemerintah pada PT Liga."

Sementara itu, Persipura Jayapura mengaku kecewa dengan kekisruhan yang kembali menerpa pesepakbolaan nasional saat ini. Ia pun mengancam, jika PSSI nanti benar-benar mendapat sanksi dari FIFA, Persipura akan mengambil jalan lain dengan berlaga di luar negeri. (Gnr/MS/R-4)