Terkait Liga, Kemenpora Tolak Tuduhan FIFA

TUDUHAN Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Badan Olahraga Profesional Inddonesia (BOPI) dengan menyebutkkan kedua lembaga itu melakukan intervensi tehadap pelaksanaan liga sepak bola Indonesia dalam hal ini QNBL dibantah pihak Kemenpora. Juru bicara Kemenpora, Gatot S. Dewa Broto mengatakan tuduhan FIFA tidak berdasar.

Menurut Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora itu, yang dilakukan Kemenpora dan BOPI dalam melakukan verifikasi terhadap klub peserta QNBL sudah sesuai dengan ketentuan dalam FIFA Club Licensing Regulation, AFC Club Licensing Regulation, bahkan PSSI Club Licensing Regulation

"FIFA menyalahkan Kemenpora dan BOPI karena mewajibkan juga kriteria tambahan (additional criteria). Pernyataan FIFA tersebut sepenuhnya salah, karena kewajiban yang dipersyaratkan tersebut bersifat WAJIB (bukan additional criteria) dan jelas-jelas tersebut pada FIFA Club Licensing Regulation, AFC  Club Licensing Regulation dan bahkan juga dalam PSSI Club Licensing Regulation yang berlaku mulai 5 November 2013," tulis Gatot dalam siaran pers yang dikirimkan dari Sydney, Australia, Minggu (12/4).

Dalam suratnya kepada Menpora Imam Nahrawi tertanggal 10 April 2015, Sekretaris Jenderal FIFA, Jerome Valcke menuding, dilarangnya Persebaya Surabaya dan Arema Cronous berlaga di QNBL karena adanya sejumlah kriteria tambahan dalam verrifikasi yang dilakukan oleh BOPI. Ia menegaskan, hanya anggota FIFA dan afiliasinya yang punya wewenang menentukan kriteria mengikuti kompetisi.

Gatot menyebutkan sejumlah aturan dalam PSSI Club Licenssing Regulation yang menjadi materi verifikasi BOPI ialah kriteria legal yang menyangkut sejumlah dokumen syarat berdirinya perusahaan seperti NPWP, SIUP, dan TDP. Kemudian kriteria keuangan yang mewajibkan semua klub peserta QNBL melampirkan bukti tidak adanya tunggakan pembayaran.

Menpora sendiri sebelumnya telah mengirimkan surat kepada FIFA pada 26 Ferbruari dan 2 April lalu yang menjelaskan perihal verifikasi yang dilakukan BOPI. Dalam surat itu, Imam menulis, "penundaan liga bukan untuk melakukan intervensi, tapi untuk mematuhi FIFA Club Licensing Regulation tanpa agenda tersembunyi apapun. Aturan itu sangat signifikan bagi kami untuk meningkatkan kualitas kompetisi sepak bola di Indonesia."

"FIFA harus menyadari sepenuhnya, bahwa Kemenpora dan BOPI justru sudah membantu FIFA untuk menegakkan aturan tanpa harus intervensi," tutur Gatot menambahkan. Terkait ancaman sanksi pada PSSI yang juga tertera dalam surat FIFA, Gatot meminta FIFA lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan yang bertanggung jawab, "Seandainya FIFA terus secara sepihak mendiskreditkan Pemerintah aIndonesia meskipun Pemerintah Indonesia justru  sudah berusaha semaksimal mungkin mematuhi regulasi FIFA, AFC dan bahkan PSSI yang dibuatnya sendiri (sama sekali bukan dibuat Kemenpora), maka sudah barang tentu ini menyangkut kewibawaan Pemerintah Indonesia," tandas Gatot. (Q-1)