Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Indonesia berencana menggabungkan promosi dan sosialisasi Asian Games dan Asian Para Games. Semula karena perbedaan waktu penyelenggaraan dan panitia penyelenggara, maka proses promosi dan sosialisasi sering kali dilakukan secara terpisah.
Bahkan, gaung promosi dan sosialisasi Asian Games lebih besar jika dibandingkan dengan penyelenggaraan Asian Para Games 2018. Karena itu, ke depan, dalam setiap promosi Asian Games maka harus disertakan promosi Asian Para Games di dalamnya guna menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo tentang peningkatan promosi penyelenggaraan dua event terbesar di Asia tersebut.
"Jadi poinnya, kami harus secara resmi memberitahukan kepada OCA bahwa ada kebijakan dari pemerintah, paling tidak 30 hari menjelang Asian Games itu pemberitaan di semua sektor terkait promosi dan sosialisasi harus berdampingan dengan Asian Para Games penyebutan pun harus sama. Sama halnya dengan Tokyo 2020 di mana ada penyebutan Olimpiade dan Paralimpiade, poinnya adalah tidak ada lagi promosi sendiri-sendiri," ujar Gatot S Dewabroto, Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Kemenpora di Jakarta, Minggu (20/5).
Gatot mengatakan, sesungguhnya keputusan pemerintah ini memang tidak sesuai dengan keinginan Dewan Olimpiade Asia (OCA). OCA menginginkan promosi dan sosialisasi Asian Games digencarkan secara terpisah.
"Tapi, kami belajar dari kejadian sebelumnya, sebenarnya yang OCA tunggu dari kami adalah semacam offisial explanation letter, ada penjelasan resmi dari pemerintah bahwa ini loh tujuannya promosi bareng. Karena itu, kami akan sounding dulu kepada Pak Erick (Thohir, Ketua Panitia Penyelenggara Asian Games (Inasgoc)), kalau Okto (Raja Sapta Oktohari, Ketua Panitia Penyelengara Asian Para Games (Inapgoc) sih oke-oke saja, ketika Erick sudah oke maka surat akan langsung meluncur ke OCA," lanjut Gatot.
Gatot menjelaskan, sinergitas promosi AG dan APG 2018 nanti misalnya pada peletakkan logo di Kementerian dan instansi terkait di mana logo keduanya akan disejajarkan. Promosi umum dan khusus, lanjut Gatot nantinya akan dijelaskan dalam petunjuk teknis (juknis) terkait apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
"Misalnya saat acara-acara juga disarankan penyebutannya jadi satu paket, Ini kan masalah promosi kepada publik saja, kalau sponsorship kami akan hari-hati sekali. Misalnya sponsornya Inapgoc yang jadi kompetitor Asian Games pasti engga boleh, makanya untuk sponsor akan dibedakan dan promosi hanya dalam konteks secara umum saja," jelas Gatot.
Di sisi lain, terkait masalah keamanan, pemerintah berencana meyakinkan negara-negara peserta, Indonesia siap menggelar Asian Games. Dalam rapat bersama Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan beberapa waktu lalu, Inasgoc sudah sepakat berkoordinasi bersama Kementerian Luar Negeri agar proaktif menjelaskan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga dan Ketua NOC dari negara-negara peserta.
"Meskipun di pemberitaan memang engga ada satu pun negara yang mengundurkan diri tetapi kan tetap harus jempur bola. Kalau engga jemput bola tiba-tiba mereka mundur, misalnya tadinya kita berharap di jetski yang berpeluang emas tetapi ternyata negaranya pada mundur kan gigit jari, makanya saya sudha melaporkan kepada Kemenko Polhukam, Wiranto bahwa kami sepakat berkoordinasi bersama Menteri Luar Negeri agar dapat meyakinkan negara peserta bahwa negara kita aman dan siap menggelar Asian Games," pungkas Gatot. (OL-1)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved