Tuan Rumah Moto-GP 2020 Digaungkan

PEMERINTAH Indonesia kembali menggaungkan dukungan terhadap Sirkuit Internasional Sentul, Bogor, Jawa Barat, untuk menjadi tuan rumah ajang balap sepeda motor Grand Prix atau Moto-GP 2020. Dukungan dari pemerintah tersebut disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko seusai melakukan pertemuan di Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden, Jakarta, pada Selasa (18/4).

Dalam pertemuan di Gedung Bina Graha tersebut turut hadir Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Chief Executive Officer (CEO) Sentul International Circuit (SIC) Tinton Suprapto, mantan pembalap Ananda Mikola, dan Patrick Tan selaku mitra stra-tegis penyelenggaraan Moto-GP di Indonesia.

Lebih lanjut Moeldoko mengatakan pemerintah akan turut andil dalam proses penyelenggaraan ajang balap Moto-GP 2020. “Kita tidak boleh mundur. Maju terus. Pemerintah memberikan dukungan penuh agar Moto-GP bisa digelar lagi di Indonesia (terakhir 1997). Mari bersinergi untuk menjalankan tugas masing-masing,” kata Moeldoko.

Sebelumnya, rencana Indonesia menjadi tuan rumah ajang Moto-GP telah disuarakan sejak 2016. Bahkan pemerintah sempat merencanakan membangun sirkuit di Mandalika, Lombok, sebagai arena Moto-GP.

Namun, rencana pemerintah tidak berlanjut. Satu tahun kemudian, Pemprov Sumatra Selatan menyatakan Palembang siap  menjadi tuan rumah Moto-GP dengan membangun sirkuit baru di kawasan Kompleks Olahraga Jakabaring.

Di tahun yang sama, pihak pengelola Sirkuit Sentul turut mengajukan proposal untuk menjadi tuan rumah Moto-GP. Namun, permohonan pihak Sentul baru ditanggapi secara serius pada 6 Maret lalu.

Setelah ada tanggapan, Presiden Joko Widodo melakukan tinjauan langsung ke Sirkuit Internasional Sentul. Pertemuan terkait dengan tuan rumah Moto-GP 2020 pun digelar dan dihadiri Moeldoko, Tinton, dan Ananda Mikola pada 19 Maret lalu.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki ­Hadimuljono juga menyatakan siap membangun infrastruktur di sekitar Sirkuit Sentul.

“Ini adalah proyek swasta murni, tetapi kami siap mendukung jika ada infrastruktur yang terkait untuk kepentingan publik, misalnya jalan, tempat parkir, dan sebagainya,” kata Menteri Basuki. (Rul/R-3)