Inasgoc-OCA Perbarui Kontrak terkait Pencairan Dana Sponsor

KONTRAK penyelenggaraan (HCC) Asian Games 2018 resmi diperbarui, Minggu (15/10). Panitia Penyelenggara Asian Games 2018 (Inasgoc) dan Dewan Olimpiade Asia (OCA) sepakat dalam sebuah pertemuan di Kantor Inasgoc, Senayan, Jakarta, untuk menambahkan sebuah pasal mengenai waktu pencairan dana sponsor.

Dalam kesepakatan terkini, Inasgoc kini bisa menggunakan dana yang ada lebih awal. Sebelumnya, Inasgoc hanya bisa memakai anggaran sehari setelah upacara pembukaan Asian Games 2018 yang digelar pada Agustus. Namun, dana sponsor nantinya tetap dibagi 50:50 sesuai kesepakatan awal.

“HCC juga menetapkan cabang dan nomor pertandingan yang sudah final dengan mengakomodir usulan dari OCA dan pertimbangan Indonesia sebagai tuan rumah. Diharapkan HCC akan melancarkan pendanaan dan penyelenggaraan,” kata Ketua Inasgoc, Erick Thohir.

Ditambahkan Erick, meski ada dana sponsor dari OCA, pihaknya terus mencari dana tambahan, terutama dari luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Karena hingga saat ini kebutuhan dana penyelenggaraan Asian Games baru terpenuhi Rp4,5 triliun dari Rp5,6 triliun.

Sementara Ketua OCA, Ahmad Al Fahad Al Sabah, menegaskan bahwa HCC baru tersebut sudah mencakup semua keputusan akhir antara OCA dengan Inasgoc. Dia meminta agar Indonesia bisa fokus mempersiapkan ajang dua tahunan itu.

"Seluruh kepentingan kedua belah pihak, baik OCA dan Inasgoc sudah terangkum di HCC itu yang merupakan hal positif tanda keseriusan Indonesia sebagai tuan rumah," kata Al Sabah.

Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, selaku Ketua Dewan Pengarah Asian Games yang menghadiri penandatanganan HCC baru, mengatakan, kesepakatan itu akan meningkatkan kualitas Asian Games 2018 dan mengefisienkan serta mempertegas tanggung jawab masing-masing pihak. Apapun yang tercantum di HCC wajib dilaksanakan.

Terkait nomor pertandingan, Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi, mengatakan, masih ada perubahan di pertemuan mendatang antara Inasgoc dan OCA. Namun, dia memastikan tidak ada penambahan nomor melainkan negosiasi ulang apa saja yang akan dipertandingkan. Sebelumnya, Inasgoc dan OCA sudah memutuskan bahwa ada 462 nomor yang akan dipertandingkan dari 40 cabang olahraga (cabor).

Di sisi lain, Imam juga membahas mengenai wacana pembubaran Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima). Menurut dia, nasib lembaga yang mengurusi atlet elite itu baru bisa diketahui dengan peraturan presiden (perpres) terbaru. Imam mengaku belum mendapat informasi mengenai perubahan perpres mengenai Satlak Prima.

"Diskusi mengenai pemangkasan birokrasi di bidang olahraga masih dibahas. Kami sedang tunggu perpres baru. Apapun hasilnya, saya wajib melaksanakan regulasi itu. Nanti, segala aturan baru mengenai nomenklatur, anggaran, hingga personel, wajib disesuaikan dengan perpres," beber Imam.

Jika memang Satlak Prima dibubarkan, Imam menilai persoalan anggaran untuk pengurus cabor dan atlet serta pelatih tidak akan mengalami kendala. Hanya perlu revisi internal di Kemenpora dan Deputi IV Bidang Pembinaan Prestasi dan Olahraga lah yang akan mengurus itu. Imam memastikan perubahan alur itu tidak sulit karena uangnya terkait sektor olahraga.

"Aliran dana nanti langsung ke cabor, harapannya begitu. Dari Kemenpora dalam hal ini Deputi IV langsung ke pengurus cabor sehingga ke depan kalau ada kegagalan soal target, juga jadi tanggung jawab pengurus cabor. Sementara ini Kemenpora tanggung jawab langsung. Nanti tanggung jawab bersama," ujar Imam.

Saat ditanya apakah tanggung jawab Satlak Prima akan dialihkan ke Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Imam menjelaskan bahwa pihaknya nanti akan melihat apa hasil perubahan perpres.

"Kami hanya melihat poin yang perlu disesuaikan. Posisi KONI selaku wadah induk cabor, harus awasi pelaksanaan perpres. KONI dalam Undang-Undang Olahraga, bantu pemerintah," pungkas Imam. (OL-2)