Pemerintah Jangan Buat Gaduh, Fokus Saja ke Atlet

RENCANA pembubaran Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) dinilai dapat menghambat persiapan para atlet yang akan mengikuti Asian Games 2018.

Karena itu pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) diminta fokus mengedepankan kepentingan atlet, ketimbang menghapus Satlak Prima.

Menurut Ketua Indonesia Olympians Association (IOA) Richard Sam Bera, Satlak Prima sekarang ini memang jauh dari kata sempurna. "Jangan gaduh dengan lembaga yang mau dihilangkan atau bikin layer di sebuah lembaga. Ingat bahwa proses menuju prestasi atlet tidak ada yang instan," tegas Richard di Jakarta, Selasa (10/10).

Richard menambahkan, pemerintah juga harusnya ingat bahwa atlet tidak hanya dipersiapkan untuk Asian Games, tapi juga kualifikasi Olimpiade 2020 di Tokyo, Jepang. Ajang empat tahunan itu disebutnya sebagai tujuan akhir bagi setiap atlet.

"Asian Games itu batu loncatan. Semakin banyak atlet yang menuju olimpiade, semakin bagus," imbuh dia.

Sementara itu, Sekjen PB Kurash Indonesia Krisna Bayu menyatakan tidak setuju jika Satlak Prima harus dibubarkan. Dia menilai lebih baik birokrasi keuangan Kemenpora selaku pemegang anggaranlah yang harusnya dibenahi. Jika anggaran di Kemenpora tidak lancar, siapapun jangan bermimpi Indonesia masuk peringkat 10 besar di Asian Games.

"Siapa saja yang mempersulit pencairan anggaran, itulah yang harus dipangkas, bukan Satlak Prima karena mereka tidak pegang anggaran. Kalau Satlak Prima dibubarkan, berarti nanti ada pengajuan anggaran lagi ke DPR, prosesnya lama, kasihan atlet tidak punya persiapan apapun," tutur mantan atlet judo ini.

Terpisah, Wakil Ketua Satlak Prima Lukman Niode mengatakan jika Satlak Prima dibubarkan, berarti harus ada yang menggantikan pihaknya untuk berkoordinasi dengan 40 pengurus cabang olahraga (cabor) peserta Asian Games. Dari pengakuannya, Deputi IV Kemenpora dipastikan angkat tangan jika harus menangani puluhan cabor itu.

Senada dengan Richard, Lukman juga meminta agar perhatian pemerintah lebih ditujukan kepada atlet. Apalagi banyak pengurus cabor yang menunggu kepastian waktu keberangkatan untuk berlatih dan mengikuti kompetisi di luar negeri.

"Harus diingat bahwa lingkungan di Indonesia belum mendukung untuk membuat atlet berprestasi. Lihat saja kawasan olahraga di Senayan, Jakarta masih direnovasi," kata Lukman.

Pergi ke luar negeri dalam rangka berlatih dan bertanding, menurut Lukman, juga bukan sekadar terobosan untuk meningkatkan kemampuan atlet. Hal itu merupakb prosedur wajib yang harus diikuti oleh setiap atlet. Itu pun hanya bisa direalisasikan jika Kemenpora cepat menyetujui permohonan para atlet untuk berangkat.

"Tapi, hingga Desember nanti hanya 23 cabor saja yang permohonan ke luar negerinya disetujui. Untuk cabor lain hanya difasilitasi dengan pemusatan latihan di dalam negeri. Tahun depan, mulai Januari, anggaran Rp735 miliar untuk 40 cabor, tapi tetap yang dirasa bisa menyumbangkan medali saja bisa mendapat fasilitas latihan dan tanding di luar negeri," pungkas Lukman. (OL-4)