Saatnya Bangkit dan Fokus ke Asian Games

BERBENAH atau karam. Hanya itu pilihan bagi olahraga Indonesia saat ini. Apalagi Indonesia akan menjadi tuan rumah Asian Games 2018. Tentu kita mau sekadar menjadi tuan rumah tanpa mampu berprestsi.

Pernyataan tersebut ditegaskan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nachrawi, kemarin. "Tentu kita semua kecewa dengan kegagalan di SEA Games lalu. Tapi kita harus bangkit dan menatap ke depan. Yang pasti kegagalan di SEA Games Kuala Lumpur 2017 menjadi bahan evaluasi total kita untuk menuju sukses prestasi Asian Games."

Untuk itu, lanjut dia, pihaknya akan memprioritaskan sejumlah cabang olahraga (cabor) untuk menghadapi Asian Games Jakarta-Palembang 2018 demi meraih prestasi maksimal. "Cabor apa saja yang akan diprioritaskan, masih didalami. Satu cabor bisa jadi nomor pertandingan dan prestasinya banyak."

Lebih lanjut Imam mengatakan bahwa Hari Olahraga Nasional (Haornas) 2017 akan dijadikan momentum menuju kebangkitan olahraga Indonesia.

"Harus diakui kegagalan itu harus dilihat dari berbagai faktor. Salah satunya teknis di lapangan, seperti transportasi, akomodasi, kepemimpinan wasit, dan penilaian juri. Tapi Kita tidak boleh terlarut. Kita harus segera bangkit," tegasnya.

Perayaan Haornas 2017 yang dipusatkan di Magelang, Jawa Tengah memang diharapkan tonggak awal agar masyrakat kembali mencintai olahraga. Pesannya adalah semua orang terjun langsung berolahraga, tidak seperti tahun sebelumnya yang hanya menyaksikan suguhan olahraga.

Sebelumnya Wakil Presiden Jusuf Kalla juga tidak bisa menutupi kekecewaannya dengan prestasi Indonesia di SEA Games Kuala Lumpur 2017. Itu sebabnya, JK yang juga ketua pengarah panitia pelaksana Asian Games 2018 mengaku telah menyiapkan rencana untuk mendongkrak prestasi para atlet.

"Kita akan memperbaiki semua kekurangan itu dengan sisa waktu setahun ini. Prinsipnya jangan sampai kita menghadapi masalah yang lebih sulit di Asian Games. Kita harus persiapkan dengan baik," tegas Ketua Tim Ahli Wapres Sofjan Wanandi, pekan lalu.

Ke depan, lanjut Sofyan, Wapres juga berencana mempercepat birokrasi dalam pendanaan. Pasalnya sudah bukan rahasia lagi jika masalah dana kerap menjadi momok dalam Pelatnas.

"Iya birokrasinya terlalu lama juga karena kita satu sama lain tidak saling percaya karena takut ada kasus korupsi. Jadi hal itu memperlambat semua itu yang akhirnya pemeriksaannya terlalu ketat," tandas Sofyan.

Sudah seharusnya kita belajar dari kegagalan di SEA Games 2017. Masalah kita waktu itu di antaranya keterlambatan kedatangan perlengkapan latihan, uang saku atlet, dana akomodasi belum dibayarkan, kesulitan menemukan tempat latihan, dan batalnya beberapa turnamen uji coba. "Itu sangat berpengaruh terhadap prestasi para atlet," tambah Wakil Ketua Umum Satlak Prima Sadik Algadri.

Senada, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Erick Thohir juga berharap seluruh pemangku kepentingan olahraga Indonesia bisa mempersiapkan para atlet dengan lebih baik. Pasalnya persaingan di Asian Games nanti jauh lebih berat ketimbang di SEA Games.

Peran swasta

Keterbatasan pemerintah pemerintah dalam menyediakan dana untuk olahraga sejatinya tidak bisa menjadi alasan. Karena pemerintah bisa meminta para pengusaha atau swasta untuk menjadi 'bapak asuh' olahraga.

Persoalannya adalah para pengusaha menghendaki insentif dari Pemerintah jika berhubungan dengan induk cabang olahraga. "Karena ini kan menggunakan dana sosial istilahnya. Jadi kami mengendaki adanya insentif, baik itu berupa pajak atau sebagainya. Karena, saya pikir membantu cabang olahraga bukan hanya sekadar bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)," tutur Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Industri Olahraga Raja Sapta Oktohari, kemarin.

Keterlibatan swasta menjadi 'bapak asuh' cabor, menurut Okto sangat penting menjelang penyelenggaraan Asian Games 2018. Bila itu terwujud, salah satu masalah dalam pembinaan olahraga yaitu keterbatasan anggaran bisa teratasi .

Senada dengan Okto, Sekretaris Kemenpora Gatot S Dewa Broto mengatakan, pihaknya juga sedang merumuskan insentif yang bisa diberikan kepada swasta agar bisa ikut menjadi 'bapak asuh' cabor seperti yang dilakukan BUMN selama ini.

Perumusan tersebut nantinya akan melibatkan Kementerian Keuangan juga lembaga Negara lainnya yang terkait. Gatot mencontohkan, di sejumlah negara maju, praktik menjadi 'bapak asuh' cabor sudah jamak dilakukan dan insentif yang diberikan berupa pengurangan pajak dan sejumlah insentif lainnya. (OL-4)