KPU Sumsel Efisiensi Anggaran Pilkada

KESULITAN keuangan yang dialami Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan berdampak luas, termasuk dalam rencana penyelenggaraan Pilkada 2018 mendatang. Akibat dari itulah, KPU Sumsel melakukan sejumlah langkah penghematan, salah satunya ialah pada efisiensi bahan kampanye.

Ketua KPU Sumsel Aspahani mengatakan dana pilkada yang rencanannya dibutuhkan pada 2018 mendatang yakni Rp870 miliar. Rinciannya, untuk Pemilihan Gubernur dan Wagub membutuhkan Rp441 miliar.

Sedangkan untuk pilkada di 9 kabupaten/kota di Sumsel membutuhkan anggaran yang bervariasi mulai sebesar Rp30 sampai Rp70 miliar. Menurut Aspahani, dana pilkada Rp441 miliar masih dapat dilakukan efisiensi sesuai dengan kemampuan Sumsel sendiri.

Efisiensinya ditaksir sekitar Rp36 miliar sehingga anggaran yang fixed sekitar Rp405 miliar. "Kami melakukan efisiensi terhadap penggunaan bahan kampanye. Bahan kampanye ini dikurangi. Sebelumnya untuk seluruh Kepala Keluarga (KK) menjadi 77 persen. Artinya tidak meng-cover seluruh orang di Sumsel," ungkapnya.

Dengan adanya efisiensi tersebut, tentu akan mengurangi kualitas pilkada di Sumsel. Namun, untuk honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tidak dapat diadakan efisiensi lagi.

"Kami berharap segera dibahas untuk dana pilkada ini. Karena jika terlambat tentunya mengurangi kualitas terlebih lagi pilkada itu tidak dapat ditunda," ujarnya.

Selain itu, KPU Sumsel juga memprediksi jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilgub dan Pilwagub 2018 mendatang meningkat sebesar 4 persen. "Sebelumnya DPT di Sumsel sekitar 5,8 juta pemilih, untuk 2018 mendatang kami prediksi bakal meningkat sekitar 6 jutaan pemilih atau
sekitar 4 persen," katanya.

Diakuinya, pemuktahiran DPT ini akan dilakukan pada Desember 2017 mendatang. Terkait jadwal Pilgub, pihaknya belum dapat memastikan tanggal pelaksanaannya, namun bakal dilakukan pada Juni 2018 mendatang.(OL-3)