Provinsi Minta Tambahan DAU

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Bangka Belitung meminta penambahan dana alokasi umum (DAU) yang signifikan. Beban keuangan pemprov semakin berat untuk membiayai pengalihan aparatur sipil negara (ASN) dari kabupaten/kota.

"Kita sudah ajukan DAU ditambah karena ada penambahan 2.000 lebih ASN dan guru dari kabupaten/kota," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bangka Belitung Yan Megawandi, kemarin (Senin, 3/4).

Yan menambahkan pemprov juga harus memikirkan biaya tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP), tunjangan jabatan dan insentif, dan kebutuhan operasional lain. "Banyak sekali yang harus kita biayai selain gaji. Hal ini jelas menyedot keuangan," ujarnya.

Sembari menunggu kepastian penambahan DAU Babel, lanjut dia, Pemprov Babel akan melakukan efisiensi anggaran.

Selain itu, pemprov akan terus berupaya mencari celah potensi untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD). "Kami akan evaluasi rencana atau kegiatan mana saja yang bisa diefisiensi. Selain itu, kami akan menggali potensi pajak baru," ucap dia.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) diperkirakan berkurang sekitar Rp1,3 triliun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sehingga pemerintah daerah harus mencari sumber baru untuk menambah pendapatan.

Rancangan APBD (RAPBD) Kaltim pada 2018 sekitar Rp6,7 triliun, lebih rendah ketimbang APBD 2017 senilai Rp8,098 triliun.

"Perlu mencari sumber pendapatan baru untuk menopang kebutuhan pembiayaan pembangunan Kaltim. Salah satunya tambahan dana bagi hasil yang akan dibahas pertengahan tahun ini," ujar Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kaltim Zairin Zain saat pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) 2018 di Samarinda, kemarin.

Dari anggaran Rp6,7 triliun, kata dia, sekitar Rp6,32 triliun dialokasikan untuk belanja rutin dan bersifat mengikat.

Penggunaan anggarannya antara lain untuk belanja pegawai sebesar Rp2 triliun, pendanaan proyek kontrak tahun jamak Rp1,5 triliun, biaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilgub) sekitar Rp355 miliar, dan bagi hasil pajak dengan kabupaten/kota Rp1,6 triliun.

"Sementara itu, untuk belanja fiskal hanya Rp225 miliar yang dibagikan kepada semua organisasi perangkat daerah (OPD) dan kabupaten/kota sehingga APBD tahun depan jauh dari angka cukup," kata dia.

Disiarkan live
Wali Kota Jambi Syarif Fasha berinisiatif untuk memaparkan hasil Musrenbang RPKD Kota Jambi 2018 ke publik dengan menyiarkan secara live melalui televisi dan radio lokal.

Bertempat di Abadi Convention Centre, Syarif Fasha menjelaskan, penyiaran secara langsung kegiatan Musrenbang RKPD sebagai jawaban atas tuntutan kekinian yang mengharuskan pemerintah memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengetahui program dan rencana kerja pemerintah secara transparan, akomodatif, partisipatif, dan akuntabel.(SY/SL/Ant/N-1)