KPU Yapen Bisa Kena Sanksi

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kepulauan Yapen, Papua, diingatkan untuk membatalkan diskualifikasi terhadap pasangan calon bupati petahana Toni Tesar-Frans Sanadi.

"Ini, kan, perintah lewat surat resmi secara hierarki dari KPU yang lebih tinggi. Kami masih menunggu surat resmi jawaban dari KPU Yapen terkait dengan itu," jelas komisioner KPU Papua Musa Sombuk di Jayapura, kemarin.

Komisioner KPU Papua Tarwinto menambahkan, bila KPU Yapen tetap mengabaikan perintah dari KPU pusat, mereka bisa dikenai sanksi.

"Tidak ada masalah karena akan ada sanksi yang mereka terima. Intinya SK itu harus dianulir karena perintah dari KPU yang lebih tinggi," ujarnya singkat.

Pada Selasa (28/3), KPU Yapen menerima surat keputusan dari KPU pusat.

Surat keputusan itu meminta KPU Yapen membatalkan SK KPU Yapen soal diskualifikasi pasangan calon.

Hanya, KPU Yapen telah menyelesaikan penghitungan dan penetapan hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) pada Senin (27/3).

Ketua KPU Kepulauan Yapen Moris Muabuay mengaku berkukuh pada diskualifikasi pasangan petahana itu karena berpedoman pada rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Papua Yakobus Pasei mengaku sudah menyurati Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kepulauan Yapen terkait dengan rekomendasi mereka.

"Kami sudah bersurat meminta keputusan itu ditinjau kembali."

Secara terpisah, Ketua DPRD Kota Cimahi, Jawa Barat, Achmad Gunawan, meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo bisa mengeluarkan surat keputusan (SK) pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota definitif Cimahi.

"Semoga bisa dilantik pada Juni atau Juli agar tidak terjadi kevakuman." (MC/RF/DG/N-1)