Pengelolaan Aset Bulungan Karut-marut

SEBANYAK 452 aset senilai Rp388 miliar milik Pemkab Bulungan, Kalimantan Utara, hingga kini belum besertifikat. Aset terbanyak dimiliki dinas pendidikan (disdik) dengan jumlah 239 bidang tanah dan dinas kesehatan 103 bidang. Dari ratusan aset tanah milik kedua dinas itu, baru sembilan bidang tanah yang besertifikat.

Wakil Bupati Bulungan Ing-kong Ala beralasan upaya sertifikasi aset di kedua dinas itu sulit karena lokasinya sangat banyak. "Tidak hanya faktor geografis, tapi masalah administrasi seperti data akurat menjadi kendala. Sebab, sebelumnya beberapa aset tanah yang dihibahkan masyarakat kepada pemerintah tidak dilengkapi dengan administrasi lengkap," ungkapnya, kemarin.

Kendala juga datang dari sisi biaya. Untuk sertifikat aset, timpalnya, dana yang dibutuhkan cukup besar. Namun, anggaran kemampuan daerah terbatas.

Untuk memperingan beban anggaran, Pemkab Bulungan telah menjual aset-aset berupa kendaraan dinas sebanyak 28 unit dari berbagai tipe dan merek keluaran 1995 hingga 2009, termasuk mobil dinas yang pernah digunakan pejabat.

"Proses lelang melibatkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tarakan," ungkapnya. Ia mengakui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahun terus memberikan penilaian terhadap pengelolaan aset Bulungan yang dinilai masih karut-marut.

"Kita akan terus berupaya untuk meningkatkan pengelolaan aset karena aset-aset Bulungan yang merupakan kabupaten induk pemekaran di wilayah Kaltara saat ini masih cukup banyak tersebar di 4 kabupaten dan 1 kota," janjinya.

Sejumlah unit usaha perusahaan daerah PD Bangun Banua milik Pemprov Kalimantan Selatan merugi. "Sebagian merugi, bahkan tidak layak lagi dipertahankan," ungkap Manajer Umum PD Bangun Banua Wisnadi, Senin (27/3), seusai menghadiri rapat umum pemegang saham di Banjarmasin.

PD Bangun Banua memiliki unit usaha, meliputi perhotelan, sewa alat berat, pertambangan, pertanahan, pertanian, dan perdagangan. Sementara itu, unit usaha yang mengalami kerugian antara lain Hotel Batung Batulis di Kota Banjarmasin dan Kota Banjarmasin.

Setiap bulan hotel ini merugi masing-masing Rp30 juta dan Rp40 juta. Manajemen PD Bangun Banua terpaksa melakukan PHK 15 karyawan. Padahal, perusahaan itu pernah mendapat laba Rp1 miliar per tahun sebelum krisis pertambangan.

Di sisi lain, Pemprov Jawa Tengah mengembangkan sistem informasi pengelolaan dan pengembangan koperasi UMKM berbasis digital bernama Sadewa Mart. Terobosan itu dilakukan karena sebagian pelaku UMKM kesulitan memasarkan produk. (VR/JL/DY/RF/AB/LD/N-4)