Komnas Perempuan Minta Jokowi Pastikan KLHS Komprehensif

Antara
27/3/2017 16:59
Komnas Perempuan Minta Jokowi Pastikan KLHS Komprehensif
(ANTARA/M AGUNG RAJASA)

KOMNAS Perempuan menyarankan Presiden Joko Widodo untuk memastikan proses kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) terkait kegiatan penambangan karst oleh Semen Indonesia, dilakukan secara komprehensif dan terbuka.

Hal itu dituliskan dalam surat rekomendasi Komnas Perempuan untuk Presiden terkait SK Gubernur Jawa Tengah pada 23 Maret 2017.

"Proses KLHS harus komprehensif dan terbuka dengan melibatkan perwakilan petani Kendeng yang saat ini sedang berkonflik dengan Gubernur Jawa tengah," kata Ketua Komnas Perempuan, Azriana di Jakarta, Senin (27/3).

Komnas Perempuan memandang upaya tersebut dapat mencairkan ketegangan pascaditerbitkannya izin lingkungan kegiatan penambangan dan pembangunan pabrik semen.

Surat keputusan itu dilakukan atas dasar kekeliruan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menafsirkan petimbangan hukum dan putusan PK Mahkamah Agung.

Putusan MA memerintahkan Gubernur Jateng untuk mencabut izin lingkungan Semen Indonesia di Rembang dengan menimbang gubernur tidak menyiapkan solusi konkret dan cara alternatif dalam penanggulangan terhadap masalah kebutuhan warga. Sementara itu Ganjar tetap memberikan izin penambangan dan pabrik semen beserta utilitasnya.

Komnas Perempuan berpendapat Ganjar dengan SK Gubernur yang diterbitkan saat KLHS sedang diproses telah menuai konfilk antara sesama masyrakat dan pemerintah daerah.

Karena itu Komnas Perempuan meminta Presiden untuk memerintahkan Mendagri Tjahjo Kumolo mengingatkan Gubernur Jateng agar menaati peraturan perundangan dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum, serta mencabut SK a quo hingga pemerintah pusat menyelesaikan proses KLHS. (X-12)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Ahmad Punto
Berita Lainnya