Kewenangan Jadi Kendala Tangani Longsor di Bengawan Solo

BADAN Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur terkendala kewenangan dalam menangani longsoran di sepanjang Bengawan Solo.

"BPBD tidak bisa menangani secara langsung, sebab Bengawan Solo juga anak sungai lainnya di daerah kami kewenangannya secara administrasi masuk wilayah Balai Besar Bengawan Solo di Solo, Jawa Tengah," kata Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Bojonegoro MZ. Budi Mulyono, di Bojonegoro,
Rabu (22/3).

Namun, menurut dia, BPBD bisa ikut menangani dengan memanfaatkan alokasi anggaran darurat bencana, seperti penanganan longsoran tebing Kali Kening di dekat Bengawan Solo di Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk. "Penanganan tebing longsor juga dilakukan patungan dengan Balai Besar Bengawan Solo di Solo yang ikut membantu batu dan bronjong, termasuk petugas teknis," jelas anggota SAR BPBD Sukirno, menambahkan.

Yang jelas, menurut dia, BPBD selalu memberikan santunan kepada warga yang permukimannya harus pindah, akibat terkena dampak longsor tebing Bengawan Solo, juga sungai di daerahnya. Budi juga mengatakan pihak desa juga bisa mengalokasikan anggaran melalui APBDes, tetapi semuanya bergantung pihak desa.

"Sudah banyak santunan yang diberikan warga yang pindah rumah yang besarnya Rp5 juta per kepala keluarga (KK)," ucapnya. Ia menambahkan satu kepala keluarga (KK) di Desa Pacing, Kecamatan Sukosewu
yang bersedia rumahnya direlokasi menempati tanah kas desa (TKD) akan diberikan santunan Rp5 juta.

Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Yudi Hendro, menjelaskan BPBD sudah menangani longsoran di sejumlah lokasi dengan memanfaatkan alokasi anggaran darurat bencana. Salah satunya, lanjut dia, perbaikan jalan longsor di Desa Kaliombo, Kecamatan Margomulyo sepanjang 80 meter dengan anggaran sebesar Rp146 juta.

Selain itu, lanjut dia, juga akan ditangani tanah longsor di Desa Kalangan, Kecamatan Margomulyo dan Desa Njelu, Kecamatan Ngasem yang mengancam badan jembatan dan jalan longsor puluhan meter di Desa Kemiri, Kecamatan Malo. "BPBD juga memproses santunan yang akan diberikan kepada 8 KK di Desa Sranak, Kecamatan Trucuk, yang rumahnya direlokasi masing-masing Rp5 juta per KK," pungkasnya.(OL-3)