Kepala Daerah di Papua Barat Bertemu Bahas Batas Wilayah

PENYELESAIAN masalah tapal batas wilayah kabupaten/kota menjadi fokus pembahasan pada rapat kerja bupati dan wali kota se-Provinsi Papua Barat. Hal itu sebabkan pemekaran wilayah di Papua Barat telah berlangsung namun belum ada ketentuan batas antarwilayah yang jelas.

Pelaksana Tugas Gubernur Papua Barat Eko Subowo, pada kegiatan tersebut, di Manokwari, Rabu (22/3), mengakui bahwa setiap wilayah kabupaten/kota di Papua Barat belum memiliki batas yang jelas. Sehingga hal tersebut perlu dibenahi sebab, penyelenggaraan pemerintahan daerah pada hampir seluruh wilayah Indonesia telah berkembang cukup dinamis, menyusul pemberlakuan Undang Undang Nomor: 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Persoalan tapal batas masih terjadi di sebagian besar wilayah se-Indonesia. Menurutnya, terkait batas wilayah administrasi pemerintahan, Pemerintah Provinsi Papua Barat terus melakukan upaya penyelesaian namun hingga kini tak kunjung tuntas.

Pemprov Papua Barat sendiri sudah berupaya selama 10 tahun untuk menuntaskan persoalan tapal batas. Upaya tersebut saat ini sudah pada tahap penentuan titik koordinat. "Kami mengajak seluruh kepala daerah berperan aktif untuk menuntaskan persoalan tersebut. Kabupaten induk harus rela batas wilayahnya berkurang," kata dia pula.

Direktur Bina Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri ini mengutarakan terdapat tiga unsur utama dalam pemerintahan yakni pemerintah, rakyat, dan wilayah. Sebetulnya, kata dia, setiap wilayah sudah memiliki batas namun tidak disertai dengan titik koordinat yang pasti.

Ia menyatakan, persoalan ini diharapkan segera tuntas dan tidak terus berlanjut, sebab akan berdampak buruk terhadap pengembangan wilayah. Batas wilayah merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam pembentukan daerah otonom baru.(OL-3)