Mensos Serahkan Bansos Rp 255,8 Miliar untuk Bojonegoro

MENTERI Sosial Khofifah Indar Parawansa menyerahkan bantuan sosial bernilai total Rp255,8 miliar untuk Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Minggu (5/3).

Nominal tersebut dibagi untuk sejumlah program, yakni Program Keluarga Harapan (PKH) tunai senilai Rp59 miliar yang disalurkan kepada 31.269 keluarga , PKH nontunai Rp30 miliar kepada 15.884 keluarga, beras sejahtera (Rastra) Rp166 miliar untuk 121.462 keluarga.

Berikutnya bantuan bahan bangunan rumah (BBR) Rp50 juta untuk empat keluarga, bansos disabilitas Rp30 juta untuk 10 jiwa, dan bantuan hibah dalam negeri Rp76 juta untuk 370 keluarga. Pada kesempatan itu Mensos mengapresiasi perubahan Struktur Organisasi Tata Kelola (SOTK) pada pemerintah daerah yang menempatkan urusan sosial menjadi dinas tersendiri.

Menurut Khofifah perubahan tersebut adalah langkah maju daerah dalam menangani masalah sosial kemasyarakatan di wilayahnya. "Masalah sosial tidak bisa dianggap sepele. Karena itu, sudah seharusnya
ada dinas yang fokus mengatasinya, tidak dicampur-campur karena tidak akan 'nutut' (cukup, red) tenaganya," ujar dia.

Mensos menerangkan, dari seluruh provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia, sebanyak 60 persen telah menempatkan dinas sosial tersendiri, sementara sisanya masih menggabungkan urusan sosial dengan urusan lainnya.

Direktur Jaminan Keluarga Kemensos Nur Pujiyanto menambahkan PKH merupakan salah satu program paling efektif dalam menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. "PKH saat ini menjangkau enam juta keluarga dan menurut kajian Bank Dunia berkontribusi 0,3 persen dalam penurunan angka kemiskinan," katanya.

Nur menjelaskan saat ini sebanyak tiga juta keluarga penerima manfaat (KPM) PKH di 98 kota dan 200 kabupaten akan menikmati aksesibilitas perbankan akhir tahun ini. Selain itu, sebanyak 1,2 juta KPM di 44 kota juga telah menerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

Bupati Bojonegoro, Suyoto mengatakan bantuan sosial yang digulirkan Kemensos turut berkontribusi terhadap penurunan tingkat keparahan dan kedalaman kemiskinan di Bojonegoro. Bahkan, lanjut dia, indeks rasio gini atau tingkat ketimpangan di Kabupaten Bojonegoro kini hanya 0,24 atau terendah se-Jawa Timur. "Bansos saat ini jauh lebih tepat sasaran sehingga kemungkinan masyarakat
miskin untuk jatuh lebih miskin semakin kecil," pungkasnya.(OL-4)