Suku Amugme dan Kamoro Khawatir Jika Freeport Stop Beroperasi

PERSELISIHAN antara pemerintah dengan PT Freeport Indonesia masih dinegosiasikan terkait perijinan operasional perusahaan dari Amerika Serikat di tanah Papua ini.

Namun, Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK) yang wilayah hidupnya di sekitar areal pertambangan sudah mendatangi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan untuk menyampaikan berbagai dampak yang akan dirasakan masyarakat di Kabupaten Mimika, Papua akibat terhentinya operasi PT Freeport Indonesia.

Sekretaris Eksekutif LPMAK Abraham Timang di Timika, Kamis (2/3) mengatakan berbagai catatan yang dilaporkan ke Menteri ESDM Ignasius Jonan tersebut merupakan hasil rapat Badan Musyawarah dan Badan Pengurus LPMAK di Hotel Rimba Papua Timika pada 22 Februari lalu.

"Dalam pertemuan dengan Menteri ESDM Ignatius Jonan di Jakarta beberapa hari lalu, kami sudah menyerahkan sejumlah hasil kajian BP-BM LPMAK. Kami berharap hal ini menjadi perhatian pemerintah dalam memutuskan kebijakan pemberian izin ekspor konsentrat PT Freeport," kata Abraham.

Ia mengatakan dalam pertemuan dengan Jonan pada Senin (27/2) itu, jajaran eksekutif LPMAK didampingi pengurus Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA) dan pengurus Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (LEMASKO) serta utusan dari Keuskupan Timika Mgr John Philip Saklil Pr.

Abraham menegaskan kehadiran mereka sama sekali tidak membahas soal permintaan saham ke pemerintah. "Kami tidak punya kapasitas bicara soal itu. Kami membahas situasi riil yang dihadapi masyarakat Amungme dan Kamoro serta masyarakat lima suku kekerabatan lainnya di Mimika jika Freeport benar-benar berhenti beroperasi," ujarnya.

Kondisi-kondisi riil yang dihadapi masyarakat itulah, menurut Abraham, yang harus menjadi perhatian pemerintah sehingga bijaksana dalam mengambil keputusan soal Freeport.

Setelah pertemuan itu, dikabarkan rombongan Bupati Mimika Eltinus Omaleng yang didampingi politisi Partai Golkar asal Papua Yoris Raweyai menemui Menteri ESDM. Dalam pertemuan itu Bupati Mimika Eltinus Omaleng meminta bagian saham Pemkab Mimika dan masyarakat adat pemilik hak ulayat di PT Freeport dengan kisaran 10-20 persen.(OL-4)