Hampir 40% Jembatan di Babel Nyaris Ambruk

MARAKNYA aktivitas penambangan pasir timah ilegal di Bangka Belitung menyebabkan 40% jembatan di wilayah itu terancam ambruk, terutama jembatan-jembatan yang berusia tua.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bangka Belitung, Hasanuddin, mengatakan aktivitas penambangan timah ilegal di kawasan terlarang seperti daerah aliran sungai dan mangrove menjadi pemicu banyaknya jembatan terancam ambruk.

"Saya perkirakan jumlah infrastruktur jembatan di Pulau Bangka dan Belitung sekitar 100 jembatan. Namun, 40% di antaranya terancam ambruk akibat aktivitas penambangan timah ilegal," ujar Hasanuddin di Pangkal Pinang, kemarin.

Dari Kalimantan Timur, jalan yang menghubungkan Kota Sangatta dan Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, ambles sepanjang 12 meter.

Akibat longsor, akses jalan yang menghubungkan beberapa kecamatan di Kutai Timur terganggu dan menimbulkan kemacetan panjang.

Sementara itu, di Jawa Tengah, jalur alternatif antara Sokaraja-Kalibagor, Banyumas, dilebarkan untuk mengantisipasi kemacetan jalur utama antara Purwokerto-Yogyakarta di Sokaraja.

Pelebaran jalur alternatif tersebut menelan biaya Rp3 miliar.

Dari Sumatra Selatan, PT PLN (persero) mengalokasikan Rp40 miliar untuk membangun jaringan listrik bawah tanah untuk light rail transit (LRT).

Nantinya listrik bawah tanah juga dibangun di sepanjang jalur kanan dan kiri LRT. General Manager PT PLN Persero wilayah Sumatra Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung, Budi Pangestu, menjelaskan instalasi kabel listrik bawah tanah ini telah dipersiapkan menjelang penyelenggaraan Asian Games.

Di bagian lain, Wali Kota Pasuruan, Jawa Timur, Setiyono, siap melawan dan menantang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena banyaknya jalan yang rusak di wilayah itu.

Menurutnya, perbaikan jalan merupakan kewenangan Pemprov Jatim maupun Balai Besar Jalan Nasional.

"Saya dilabrak masyarakat terusan karena jalan rusak itu, banyak korban kecelakaan. Mereka tidak tahu-menahu, jalan rusak itu bukan kewenangan Pemkot Pasuruan, melainkan kewenangan pemprov dan nasional. Lebih baik saya lawan BPK daripada mengorbankan masyarakat," tegas Setiyono.

Selain jalan, infrastruktur lain yang sedang dibangun ialah pengembangan Pelabuhan Cirebon, Jawa Barat.

Pengembangan Pelabuhan Cirebon akan terintegrasi dengan jalur kereta api.