Selalu Memfungsikan Aparat Pengawasan Internal

KAMI justru meminta KPK untuk ikut mengawasi secara khusus dalam penerbitan izin usaha pertambangan (IUP), kehutanan, dan perkebunan.

Sulteng tidak termasuk provinsi yang diawasi secara ketat oleh KPK, sedangkan daerah yang di bawah pengawasan secara ketat KPK ialah Nangroe Aceh Darussalam, Papua, Riau, Banten, Sumatra Utara, dan beberapa provinsi lainnya.

Kalau memang ada daerah di Sulteng yang sedang diawasi secara ketat, silakan tanya ke KPK karena KPK yang tahu di mana yang rawan korupsi dan jual jabatan itu.

Untuk mengantisipasi rawan terjadi korupsi dan praktik jual beli jabatan, Pemprov Sulteng punya cara sendiri untuk mengatasi.

Kami selalu memfungsikan aparat pengawasan internal pemerintah untuk membimbing, membina, dan mengingatkan para pejabat pengelola keuangan maupun pejabat yang berurusan dengan pelayanan publik.

Selain itu, kami memfungsikan tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli). Sampai saat ini pemerintahan berjalan dengan baik. Tidak ada korupsi dan jual beli jabatan.

Seluruh instansi, terkhusus dinas di bawah naungan Pemprov Sulteng diminta untuk betul-betul menggunakan anggaran jangan sampai terjadi korupsi.

Selain itu, pegawai yang ada diminta untuk bekerja dengan baik. (TB/N-1)