Gubernur Papua Jadikan Depapre Pusat Perikanan

Gubernur Papua Matius D. Fakhiri menetapkan Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, sebagai pusat perikanan Provinsi Papua melalui pengembangan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat adat. Langkah ini diambil guna meningkatkan kesejahteraan warga lokal dengan memanfaatkan potensi laut yang luas tanpa menghapus hak kepemilikan tanah adat.

Dalam pertemuan tatap muka dengan para ondoafi (tokoh adat) dan masyarakat di Kampung Waiya, Rabu (29/4/), Gubernur Fakhiri menegaskan komitmen pemerintah untuk melibatkan masyarakat secara langsung. Ia menjamin bahwa proyek pembangunan ini tidak akan mengambil alih hak atas tanah masyarakat.

“Pemerintah tidak memiliki hak untuk tanah itu, kami cuma buka. Tetap tanah itu menjadi hak milik masyarakat,” tegas Fakhiri di hadapan warga Distrik Depapre.

Baca juga : Wakil Ketua Baznas: Kampung Nelayan BSI Warloka Pesisir Dorong Kemandirian Ekonomi

Pemerintah Provinsi Papua telah menyiapkan peta jalan transformasi Depapre menjadi distrik berbasis perikanan. Rencana strategis tersebut mencakup pembangunan dermaga kampung, jembatan menuju laut, kawasan kampung nelayan, hingga fasilitas industri berupa pabrik pengalengan ikan.

Fakhiri menambahkan bahwa pemerintah juga akan menyalurkan bantuan berupa kapal tangkap dan pendampingan teknis bagi kelompok nelayan. Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak hanya bergantung pada sektor formal seperti pegawai negeri, tetapi mampu mandiri secara ekonomi melalui hasil laut.

“Depapre akan menjadi pusat perikanan Provinsi Papua. Kami akan bangun fasilitas, termasuk pabrik pengalengan ikan. Tidak perlu semua jadi pegawai negeri. Laut kita luas, cari ikan, pemerintah akan bantu beli hasil tangkapan,” ujarnya.

Baca juga : Pemerintah Pastikan Rekrutmen Kopdes dan Kampung Nelayan tanpa Jalur Titipan

Gubernur juga menekankan prinsip transparansi dalam pembangunan ini. Ia menyatakan pemerintah sengaja tidak melakukan pembelian tanah agar hak kepemilikan tetap berada di tangan masyarakat adat, sehingga manfaat jangka panjang dari program ini sepenuhnya dirasakan oleh warga setempat.

“Kalau saya beli, nanti kalian tidak punya hak lagi. Kami (pemerintah) hanya masuk dengan program, manfaatnya kembali ke masyarakat,” pungkas Fakhiri.

Melalui pengembangan Depapre sebagai sentra ekonomi kelautan, Pemerintah Provinsi Papua optimis dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus menjaga nilai-nilai adat dan sejarah yang ada di wilayah tersebut.