LPS Tekankan Perbankan di Sulsel Bangun Kepercayaan untuk Jangkau Masyarakat Unbanked

LEMBAGA Penjamin Simpanan (LPS) menegaskan pentingnya peran perbankan dalam membangun kepercayaan masyarakat guna mendorong inklusi keuangan, khususnya bagi kelompok yang belum tersentuh layanan perbankan (unbanked) di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Pesan tersebut disampaikan dalam forum “Silaturahmi LPS bersama Perbankan” yang digelar di Makassar. Kegiatan ini mempertemukan LPS, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta pimpinan industri jasa keuangan untuk membahas strategi percepatan inklusi keuangan yang sehat dan berkelanjutan.

Kepala Kantor Perwakilan LPS III Sulampua, Fuad Zaen, menegaskan bahwa kepercayaan menjadi faktor utama yang menentukan masyarakat bersedia menyimpan dana di bank. Menurut dia, perbankan tidak cukup hanya menjalankan fungsi penghimpunan dana, tetapi juga harus mampu menjaga kredibilitas melalui tata kelola yang baik.

Baca juga : Kepercayaan Publik terhadap IFG Life Dinilai Positif bagi Industri Asuransi Jiwa

“LPS tidak dapat bekerja sendiri. Peran perbankan sangat vital untuk menjaga kepercayaan itu melalui pengelolaan dana yang hati-hati dan tata kelola yang baik. Jaminan simpanan hingga Rp2 miliar yang kami berikan hanya akan efektif jika perbankan sendiri kredibel di mata nasabah,” ujar Fuad.

Ia menambahkan, tanpa fondasi kepercayaan yang kuat, upaya inklusi keuangan berisiko menimbulkan persoalan baru di masyarakat.

Senada dengan itu, Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Barat, Moch. Muchlasin, menyebut penerapan Governance, Risk Management, and Compliance (GRC) kini menjadi kebutuhan utama dalam industri perbankan. Ia menilai GRC tidak lagi sekadar fungsi pendukung, melainkan telah menjadi kemampuan strategis inti.

“Di tengah dinamika global yang kompleks, GRC adalah senjata perbankan untuk memastikan kepatuhan, memperkuat ketahanan, dan pada akhirnya menjaga stabilitas sistem keuangan. Ini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mutlak,” katanya.

KESENJANGAN INKLUSI
Dalam forum tersebut, isu kesenjangan antara inklusi dan literasi keuangan juga menjadi sorotan. Kepala Divisi Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Sulselbar, Amirudin Muhidu, mengingatkan bahwa peningkatan akses keuangan tanpa diimbangi literasi yang memadai dapat menimbulkan risiko baru.

“Kesenjangan ini berpotensi melahirkan masalah baru, mulai dari pengelolaan keuangan yang buruk hingga meningkatnya korban kejahatan finansial. Prinsip transparansi, pencegahan mis-selling, dan keamanan data adalah harga mati,” ujarnya.

Dari sisi teknis, LPS juga menyoroti pentingnya penguatan infrastruktur data dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Kepala Tim Pengelolaan Single Customer View (SCV) Bank I LPS, Iona Hiroshi Yuki Rombot, menyebut implementasi SCV menjadi kunci dalam memastikan proses penjaminan simpanan berjalan cepat dan akurat.

Menurutnya, sistem tersebut krusial untuk mencegah kepanikan nasabah saat terjadi krisis perbankan.

MENDORONG INOVASI
Sementara itu, praktisi GRC Sulad Sri Hardanto menilai penerapan GRC yang kuat justru dapat mendorong inovasi dalam menjangkau masyarakat unbankable. Ia menekankan bahwa tata kelola yang baik mampu meminimalkan risiko sekaligus membuka peluang bisnis baru.

“Dengan GRC yang solid, bank bisa berinovasi dengan aman, menutup celah kecurangan internal dan serangan siber. GRC bukan tembok yang menghalangi, melainkan radar yang mengubah risiko menjadi peluang bisnis baru,” ujarnya.

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan 54 kantor cabang bank umum serta 27 BPR dan BPRS di wilayah Sulawesi Selatan dan Barat. Forum tersebut diharapkan menjadi titik awal penguatan sinergi antar pemangku kepentingan dalam memperluas inklusi keuangan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan angka, tetapi juga pada kualitas dan ketahanan sistem keuangan. (E-2)