Banyuwangi Empat Kali Terbaik Nasional

KABUPATEN Banyuwangi kembali mencatat prestasi di tingkat nasional setelah dinobatkan sebagai kabupaten dengan kinerja terbaik berstatus Kinerja Tinggi dalam evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Kementerian Dalam Negeri. Capaian itu menegaskan konsistensi daerah tersebut dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang efektif dan berdampak bagi masyarakat.

Penghargaan tersebut diberikan dalam upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 tahun 2026 di Plaza Kemendagri, Jakarta, yang dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto. Penilaian dilakukan melalui evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), yang menjadi tolok ukur nasional dalam menilai akuntabilitas dan performa pemerintah daerah.

Ini merupakan kali keempat Banyuwangi meraih posisi teratas dalam kategori tersebut. Sebelumnya, daerah ini juga dinobatkan sebagai kabupaten terinovatif pada 2025 serta mampu menjaga konsistensi inovasi selama delapan tahun berturut-turut sejak 2018.

Baca juga : Perkuat Silaturahmi, Kemendagri Gelar Buka Bersama dan Ceramah Ramadan

Penilaian dilakukan berdasarkan 606 indikator yang mencakup berbagai sektor, mulai dari pengentasan kemiskinan, kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, transparansi keuangan, hingga pelestarian lingkungan dan inovasi daerah. Banyuwangi mencatat skor tertinggi 3,8202, dengan tren pembangunan yang terus menunjukkan peningkatan.

Wakil Menteri Dalam Negeri menegaskan bahwa capaian tersebut harus diiringi manfaat nyata bagi masyarakat. "Di balik capaian indikator, yang terpenting adalah bagaimana pemerintah daerah terus menghadirkan program yang efektif dan efisien untuk masyarakat," ujarnya.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyebut penghargaan itu menjadi dorongan untuk terus melakukan perbaikan. "Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus berbenah. Kami menyadari masih banyak yang perlu ditingkatkan, dan kami akan terus mendorong program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat," tuturnya. 

Baca juga : Wamendagri Tekankan Peran Kepala Daerah untuk Eliminasi TBC 2030

Kinerja tersebut juga tercermin dari sejumlah indikator makro. Indeks Pembangunan Manusia meningkat menjadi 75,17 pada 2025, sementara tingkat kemiskinan turun ke angka 6,13%, terendah sepanjang sejarah Banyuwangi. Pendapatan per kapita masyarakat turut naik menjadi Rp67,08 juta dari Rp62,08 juta pada tahun sebelumnya.

Di sektor pelayanan dasar, capaian Banyuwangi juga menunjukkan hasil optimal, terutama pada layanan kesehatan bagi balita, ibu hamil, persalinan, hingga menyusui yang telah mencapai 100%.

Selain itu, Banyuwangi meraih predikat AA dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), menjadikannya satu-satunya kabupaten di Indonesia yang mencapai tingkat akuntabilitas tertinggi tersebut.

Ke depan, pemerintah daerah akan terus menyelaraskan program pembangunan dengan agenda nasional dan kebijakan provinsi, termasuk dalam penguatan sumber daya manusia, peningkatan kapasitas fiskal, serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. (Z-10)