Meski Ditutup Sementara, SPPG Tetap Dapat Insentif Rp6 Juta Per Hari

DI tengah penutupan sementara sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akibat masalah sanitasi dan perizinan, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan aliran dana insentif operasional sebesar Rp6 juta per hari tidak akan dihentikan.

Kontroversi publik soal penutupan sementara sejumlah dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) dijawab Kepala BGN Dadan Hindayana, Selasa (28/4).

Meski aktivitas distribusi makanan ke sekolah-sekolah dihentikan, pemerintah melalui BGN memutuskan untuk tetap menyalurkan insentif sebesar Rp6 juta per hari kepada unit SPPG yang sedang dalam masa pembenahan.

Saat dicecar awak media mengenai nasib SPPG yang sempat ditutup sementara di Sulawesi Selatan dan Jawa, Dadan dengan tegas mengatakan dukungan fiskal terus berjalan. "Untuk yang sementara, tetap diberi," ujar Dadan singkat  usai meresmikan SPPG Unhas Tamalanrea 14 di Makassar, Selasa (28/4). 

Ketika dikonfirmasi ulang apakah angka itu tetap senilai Rp6 juta per hari, Dadan tidak membantah. "Karena dia harus mengurus yang lain-lain. Karyawannya kan diberi pelatihan dan kemudian harus melakukan hal yang sesuai dengan kebutuhan pada saat penutupan," jelasnya.

Kebijakan ini menuai banyak tanya di tengah pengawasan ketat publik terhadap efektivitas anggaran MBG. 

Pasalnya, penutupan sementara SPPG terjadi akibat dua kesalahan dasar, yaitu tidak adanya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan belum terdaftarnya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLAHS). Dengan kata lain, dapur-dapur tersebut dianggap belum aman untuk memproduksi makanan massal.

TALI KENDALI
Namun, BGN rupanya memandang insentif ini sebagai tali kendali. Alih-alih memutus kontrak dan merumahkan pegawai, BGN memilih untuk membiayai operasional kosong selama masa transisi. 

Dadan menekankan bahwa masa penutupan ini justru dimanfaatkan untuk upgrading SDM. Karyawan diwajibkan mengikuti pelatihan dan memenuhi standar sanitasi yang ketat.

"Ini bukan berarti kami membiarkan uang negara mengalir tanpa hasil. Begitu SLAHS mereka terbit, dapur harus langsung beroperasi kembali dengan standar yang jauh lebih tinggi," tegas Dadan.

Saat ini, dari total 1.720-an dapur MBG yang tersebar di Indonesia, sejumlah kecil di antaranya terpaksa berstatus tunda operasi.  (E-2)