Jawa Barat Tertinggi Anak tidak Sekolah, Dedi Mulyadi Jemput Bola

GUBERNUR Jawa Barat, Dedi Mulyadi, merespons laporan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang menempatkan Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah anak tidak sekolah tertinggi di Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Dedi menegaskan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menyiapkan berbagai kebijakan untuk menekan angka putus sekolah, khususnya pada jenjang pendidikan dasar hingga menengah.

“Iya, anak tidak sekolah untuk pendidikan dasar sampai menengah itulah yang menjadi fokus kita hari ini. Makanya kita buat kebijakan-kebijakan nyata,” ujar Dedi saat menghadiri acara di Bandung, Senin (27/4).

Baca juga : Pemprov Jabar Dukung Kendaraan Bermotor Listrik Dikenai Pajak

Salah satu langkah yang disiapkan adalah kebijakan sekolah gratis yang tidak hanya berlaku di sekolah negeri, tetapi juga mencakup sekolah swasta bagi masyarakat kurang mampu.

“Ini terobosan yang disiapkan, sekolah gratis tidak hanya di sekolah negeri, tetapi juga sekolah swasta bagi masyarakat yang secara ekonomi tidak mampu,” katanya.

Untuk tingkat sekolah dasar, Dedi memastikan seluruh biaya pendidikan telah ditanggung pemerintah kabupaten/kota, sehingga orang tua tidak lagi terbebani biaya.

Baca juga : Dedi Mulyadi Tegur Sekda soal Penataan Gedung Sate

“Untuk di tingkat SD kan sudah gratis, sudah ditanggung oleh bupati dan wali kotanya. Ini cara kami mendorong orang tua agar tidak ragu menyekolahkan anak mereka,” ujarnya.

Siapkan Pendidikan Jarak Jauh untuk Wilayah Sulit Akses

Selain kebijakan pembebasan biaya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga berencana menerapkan sistem pendidikan jarak jauh (PJJ) bagi daerah yang memiliki kendala aksesibilitas.

Langkah ini dinilai penting untuk menjangkau anak-anak yang tinggal di wilayah terpencil atau sulit dijangkau layanan pendidikan formal.

Dedi juga menekankan pentingnya pendataan berbasis kondisi faktual di lapangan. Ia menginstruksikan seluruh jajaran, mulai dari dinas pendidikan hingga aparat desa, untuk aktif melakukan pendataan dan intervensi langsung.

“Nanti kita bikin data di mana anak-anak yang tidak sekolah itu. Mereka harus didatangi oleh aparat, kepala desa, hingga dinas pendidikan. Tim pengawas harus turun untuk ‘memaksa’ mereka kembali ikut sekolah,” tegasnya.

Pendekatan jemput bola ini diharapkan mampu memastikan anak-anak yang putus sekolah dapat kembali mengakses pendidikan.

Melalui kombinasi kebijakan pembiayaan, inovasi sistem belajar, dan intervensi langsung di lapangan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan penurunan signifikan angka anak tidak sekolah.

Upaya ini diharapkan dapat mengubah posisi Jawa Barat yang saat ini tercatat sebagai provinsi dengan angka putus sekolah tertinggi di Indonesia. (BY/I-1)