Legislator: Dugaan Korupsi Dana Pokir DPRD Magetan Jadi Pembelajaran

KASUS dugaan korupsi dana hibah Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) yang menjerat pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Magetan memicu keprihatinan mendalam dari kalangan legislator di tingkat provinsi. Anggota DPRD Jawa Timur, Diana Amaliyah Verawatiningsih (Diana Sasa), menegaskan bahwa peristiwa ini harus menjadi pembelajaran pahit sekaligus momentum evaluasi total terhadap sistem pengawasan dana aspirasi di daerah.

Menurut Diana, kasus tersebut menunjukkan adanya celah sistematis yang bisa disalahgunakan jika integritas dan transparansi tidak dijaga. Ia menekankan pentingnya akuntabilitas dalam penyaluran dana yang sejatinya diperuntukkan bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Magetan tersebut.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Magetan secara resmi telah menetapkan enam orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Pokir tahun anggaran 2020–2024. Penegakan hukum ini dilakukan setelah penyidik menemukan bukti adanya penyimpangan, mulai dari pengondisian proposal, laporan pertanggungjawaban fiktif, hingga pemotongan dana hibah.

Baca juga : Kejagung Tangkap Buronan Kasus Korupsi Dana Hibah Jombang

Total realisasi anggaran yang disidik mencapai Rp242,9 miliar, di mana negara ditengarai mengalami kerugian signifikan akibat praktik manipulasi tersebut. Akibat penetapan tersangka ini, kursi pimpinan DPRD Magetan mengalami kekosongan hingga akhirnya ditunjuk pelaksana tugas untuk menjaga keberlangsungan fungsi legislatif.

"Dugaan korupsi dana Pokir di Magetan ini tentu menjadi pembelajaran bagi kita semua. Ini peringatan keras agar ke depan proses perencanaan hingga realisasi anggaran harus benar-benar diawasi secara ketat. Dana aspirasi adalah hak rakyat, jangan sampai dikotori oleh kepentingan-kepentingan yang justru merugikan masyarakat dan mencederai kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan rakyat," jelas Diana.

"Atas nama lembaga, kami memohon maaf kepada seluruh masyarakat Magetan atas kejadian ini. Kami menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan di Kejaksaan. Saat ini, kami fokus memastikan agenda-agenda kedewanan tetap berjalan agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu," lanjut Plt. Ketua DPRD Magetan Suyatno.

Hingga saat ini, para tersangka yang terdiri dari oknum pimpinan dewan, anggota dewan, dan tenaga pendamping telah ditahan oleh pihak Kejari Magetan untuk proses hukum lebih lanjut. Publik kini menanti transparansi proses persidangan guna mengungkap tuntas aliran dana dan memastikan pemulihan kerugian keuangan negara. (H-2)