Penguatan HAM di Kepulauan Mentawai, Dorong Pembangunan Berbasis HAM di Wilayah Kepulauan

STAF Khusus Menteri Hak Asasi Manusia Thomas Harming Suwarta mendorong Pemerintah Daerah serta seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk memastikan nilai-nilai Hak Asasi Manusia menjadi landasan pembangunan daerah, khususnya di daerah kepulauan seperti Mentawai. Hal tersebut menurut Thomas harus dipastikan dalam perencanaan pembangunan mulai dari aspek penghormatan HAM, pelindungan, pemajuan, penegakan hingga pemenuhan Hak Asasi Manusia.

“Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, HAM telah menjadi roh atau landasan pembangunan nasional. Hal ini harus segera diikuti oleh pemerintah daerah dan tentunya harus  didukung oleh seluruh komponen yang ada di daerah, baik tokoh agama, tokoh adat, pemuda, tokoh perempuan, perangkat desa, masyarakat sipil dan pihak lainnya,” ungkap Thomas saat memberikan materi penguatan Kapasitas HAM di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Jumat (24/4).

Dijelaskan Thomas, Presiden Prabowo memiliki cita-cita luhur agar seluruh rakyat Indonesia cukup makan, sehat, pintar dan sejahtera dengan sumber pangan, air dan energi serta rasa aman yang terpenuhi yang mana hal-hal tersebut merupakan aspek-aspek penting pemenuhan kebutuhan hak asasi manusia.

Baca juga : Isu Gempa Megathrust Mentawai, Warga Padang Berbondong-bondong ke Batam

“Kalau selama ini orang bicara HAM terkait aspek sipil dan politik semata, pemerintahan hari ini memberi penekanan penting pada aspek Ekonomi, Sosial dan Budaya. Kenapa dihadirkan MBG, Cetak Sawah, Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, Nelayan Merah Putih, Chek Kesehatan Gratis dll untuk memastikan hak-hak dasar tersebut terpenuhi. Dan satu lagi, pemerintahan hari ini terus mendorong agar anggaran itu terserap langsung ke tengah-tengah masyarakat, tidak ada lagi sumbatan di sana-sini,” lanjut Thomas.

Khusus untuk wilayah kepulauan seperti Mentawai lanjut dia aspek-aspek pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, energi yang terjangkau serta aksesibilitas wilayah dari satu pulau ke pulau yang lain menjadi sangat penting. Maka itu kata Thomas, landasan Hak Asasi Manusia dalam pembangunan di daerah menjadi sangat penting.

“Tentu saja ada aspek lain yang juga perlu mendapat perhatian yaitu perlakuan yang setara dan intervensi khusus sehingga masyarakat di wilayah kepulauan seperti Mentawai ini tetap mendapatkan perhatian pembangunan yang sama seperti di daerah-daerah lain bahkan perlu diberi perhatian lebih,” tukas Thomas.

Baca juga : 11 Orang Hilang Saat Kapal Pembawa Anggota DPRD dan OPD Mentawai Terbalik

Kegiatan penguatan kapasitas HAM di Kabupaten Kepulauan Mentawai kali ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Provinsi Sumatra Barat Dewi Novienty, Wakil Bupati Mentawai, Sekda, unsur OPD, perwakilan masyarakat, tokoh agama, perangkat desa dan organisasi kepemudaan.

“Tentu saja penguatan HAM seperti yang dilakukan ini adalah juga ikhtiar kita bersama agar nilai-nilai HAM makin membumi di seluruh masyarakat kita, berharap itu menjadi nilai-nilai hidup yang kita akan praktekan juga, mulai dari penghormatan terhadap martabat manusia, melestarikan alam, non diskriminatif, dan kuatnya komitmen pemerintah untuk menjalankan kewajibannya menjalankan pemenuhan kebutuhan HAM warga masyarakatnya,” pungkas Thomas.

Kepala Kantor Wilayah KemenHAM Sumatra Barat–Riau, Dewi Nofyenti, menambahkan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. “Seringkali kita hanya menuntut hak, tetapi lupa bahwa hak kita dibatasi oleh hak orang lain,” katanya.

Menurutnya, pelanggaran HAM kerap terjadi tanpa disadari, bahkan dalam hal sederhana di lingkungan sekitar. (Cah/P-3)