Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, UHN Luncurkan Pusat Kajian Perkotaan Pesisir

UNIVERSITAS Harkat Negeri (UHN) Tegal, Jawa Tengah, bekerja sama dengan Rujak Center for  Urban Studies, meluncurkan sekaligus meresmikan Pusat Kajian Perkotaan Pesisir (PKPP). 

Langkah ini sebagai respons  terhadap kompleksitas masalah kawasan dan wilayah perkotaan pesisir yang berada di garis  depan dampak perubahan iklim. Pendirian PKPP ini mempunyai dua  sisi strategis. Yakni, penanganan masalah ekologis dan meningkatkan gerak ekonomi berbasis  ekonomi dan budaya pesisir.
 
PKPP resmi diluncurkan oleh Rektor UHN Sudirman Said, Direktur Rujak Center for Urban Studies Elisa Sutanudjaja, dan Direktur PKPP Marco Kusumawijaya di  Kampus UHN Tegal, Kamis (23 April 2026). Peluncuran juga dihadiri Wali Kota Tegal yang diwakili Sekretaris Daerah/Sekda Kota Tegal, Agus Dwi Sulistyantono.

Sudiran Said menyampaikan pihaknya mendorong penelitian dan implementasi temuan riset menjadi kebijakan dan solusi yang kontekstual, terukur, dan dapat direplikasi, melalui penguatan tata kelola pengetahuan dan  kapasitas daerah. 

Baca juga : Jabat Rektor, Sudirman Said Sebut UHN Terbuka bagi Mahasiswa Seluruh Indonesia

"Pusat Kajian Perkotaan Pesisir (PKPP) berupaya membangun kontribusi yang relevan dan berdampak menghadapi tantangan perkotaan pesisir terkait  dengan berbagai masalah yang ada, mulai dari perubahan cuaca sampai perencanaan tata kota," ujar Sudirman Said.

WILAYAH RISET
Sudirman said menuturkan Tegal sebagai kota sekunder di Indonesia menjadi wilayah riset, penanganan ekologi yang  diharapkan memberi dampak langsung dari sisi ekologi dan ekonomi, menjadi salah satu alasan kuat terbentuknya Pusat Kajian ini.

"Pusat Kajian Perkotaan Pesisir (PKPP) juga pusat studi yang pertama didirikan dan yang  diresmikan kedua setelah Pusat studi Sustainabilitas yang diluncurkan Januari 2026 lalu. Kota Tegal sebagai kota sekunder di Indonesia dan juga kota pesisir dijadikan pusat riset yang dapat  menjadi pembelajaran bagi kota-kota di Indonesia, tapi juga kota kota pesisir di dunia,” jelas Sudirman. 

Baca juga : Poltek Harber dan STIMK Tegal jadi Universitas Negeri

Sudirman yang mantan Menteri ESDM ini juga menggarisbawahi ambisi untuk menjadikan UHN sebagai kampus yang berdampak konkret bagi  kehidupan masyarakat. Literasi dilakukan tidak hanya di ruang-ruang studi, tapi juga adanya  interaksi yang lebih luas sehingga aksi nyata segera dapat tercapai menjawab tantangan yang ada. 

"Ini program yang Universitas canangkan dalam pembentukan pemimpin dengan kapasitas  pemikiran strategis dan kemampuan kerja nyata  PKPP dibentuk sebagai wadah pengembangan pengetahuan, pembelajaran, serta kerja sama lintas pemangku kepentingan. Fokusnya pada kajian dan penguatan kapasitas kota-kota pesisir di Indonesia, khususnya kota-kota sekunder yang mengalami pertumbuhan pesat dan menghadapi kerentanan tinggi terhadap risiko perubahan iklim yang semakin kompleks," papar Sudirman.

RIBUAN DESA
Direktur PKPP, Marco Kusumawijaya, menyampaikan saat ini di Indonesia terdapat lebih dari 8.000 desa yang langsung berbatasan dengan air laut dengan jumlah penduduk 16 juta lebih jiwa. Setidaknya 219 kabupaten dan kota yang berbatasan dengan laut, dalam jarak 50 kilometer dari garis pantai, 132 juta jiwa warga Indonesia atau 60% dari total populasi Indonesia. 

"Mereka adalah kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan iklim. Setidaknya 20 tahun terakhir air laut meningkat sehingga dampak yang terasa sampai sekarang adalah mulai dari banjir rob. Juga naiknya permukaan air laut, terganggunya ekosistem sampai terganggunya pola produksi masyarakat pesisir, juga karena terjadinya peningkatan suhu bumi yang diakibatkan oleh industri. Termasuk oleh program program seperti reklamasi yang mengurangi ruang bagi air laut," ujar Marco.

Marco menyebut pesisir adalah untaian horisontal pusat kehidupan dan vertikal dari hulu ke hilir pada geografi kepulauan seperti Indonesia. Ini yang menjadikan pesisir wilayah penting yang harus diperhatikan oleh semua pihak, karena mempengaruhi kehidupan tidak hanya bagi masyarakat pesisir yang akan pertama kali terdampak, akan tetapi juga kehidupan bagi semua.

"Pusat Kajian Perkotaan Pesisir (PKPP) diposisikan sebagai pusat kajian aksi yang menghasilkan ilmu pengetahuan agar dapat menjadi dasar bagi pencarian solusi yang mengedepankan pendekatan ko-produksi multipihak untuk mewujudkan wilayah pesisir yang berketahanan, berkeadilan dan lestari,” jelas Marco.

INTEGRASIKAN RISET TERAPAN
Menurut Marco,  sebagai simpul pengetahuan, PKPP juga mengintegrasikan riset terapan, praktik kebijakan, serta pengalaman hidup masyarakat pesisir dalam suatu kerangka yang terpadu. 

Melalui pendekatan tersebut, bertujuan untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat sipil dalam merespons krisis iklim secara efektif, melibatkan semua, dan berkeadilan sosial dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keberlaanjutan ekologi.

"Selain itu, Pusat Kajian Perkotaan Pesisir (PKPP) ini diharapkan dapat berperan sebagai ruang pertukaran pengetahuan dan praktik baik antar kota pesisir, serta mendorong terbentuknya kerja sama yang lestari dalam pengembangan strategi adaptasi yang kontekstual dan berdampak nyata," pungkas Marco. (E-2)