Kasus DBD Meningkat, RS Pandan Rawat 193 Pasien dalam Beberapa Bulan Terakhir

KASUS Demam Berdarah Dengue di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa bulan terakhir. 

RS Pandan mencatat sebanyak 193 pasien telah menjalani perawatan akibat penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti tersebut. 

Pelaksana harian Direktur RS Pandan Janri Nababan, mengungkapkan bahwa jumlah kasus yang ditangani saat ini mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. 

Baca juga : Menkes Ungkap Kasus DBD Berpotensi Naik saat El Nino, Masyarakat Diminta Waspada

“Memang terjadi peningkatan kasus dalam beberapa bulan terakhir,” ujarnya pada Rabu (22/4). 

Mayoritas pasien yang dirawat berasal dari wilayah Sipange dan Pandan. Meski terjadi lonjakan, rumah sakit tetap berupaya mengoptimalkan pelayanan meskipun belum memiliki ruang isolasi khusus untuk penanganan DBD.

Dalam penanganan awal, pihak rumah sakit menerapkan prosedur standar bagi pasien dengan gejala demam, mual, dan muntah. “Pasien terlebih dahulu diperiksa tanda-tanda vitalnya, kemudian dilakukan pemeriksaan penunjang. Jika hasilnya mengarah ke DBD, pasien dianjurkan untuk menjalani rawat inap,” kata Janri. 

Baca juga : DBD Klaten Turun Drastis, 234 Kasus pada 2025 lalu Menjadi 64 Tahun 2026

Dari ratusan kasus yang ditangani, RS Pandan mencatat satu kasus dengan kondisi berat yang berujung pada kematian. Kondisi ini menjadi perhatian serius, mengingat DBD dapat berkembang cepat jika tidak ditangani secara tepat. 

Untuk menghadapi lonjakan kasus, RS Pandan terus melakukan koordinasi dengan dinas kesehatan setempat guna memperkuat langkah penanggulangan. Selain itu, pihak rumah sakit juga mengimbau masyarakat agar lebih meningkatkan kewaspadaan. 

"Masyarakat diharapkan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) sebagai langkah pencegahan,” ujar Janri.

Peningkatan kasus DBD ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan, terutama dengan menghindari genangan air yang berpotensi menjadi tempat berkembang biak nyamuk. Pemerintah daerah dan fasilitas kesehatan pun diharapkan terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan agar penyebaran penyakit ini dapat ditekan. 

Kadis Kesehatan Tapteng Bungkam Soal Lonjakan Kasus DBD

Upaya konfirmasi terkait perkembangan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Tapanuli Tengah belum membuahkan hasil. Kepala Dinas Kesehatan Tapanuli Tengah, Lisnawati Panjaitan, memilih tidak memberikan keterangan saat dihubungi Selasa (21/4 ) pukul 18.36 WIB hingga hari ini meski sejumlah pertanyaan krusial telah diajukan. 

Sejumlah isu penting yang memerlukan penjelasan publik mencakup jumlah total kasus DBD yang tercatat hingga saat ini, serta sebaran wilayah dengan tingkat kasus tertinggi di beberapa kecamatan belum ia jawab.

Dinas Kesehatan juga belum memberikan informasi terkait langkah-langkah penanganan yang telah dilakukan untuk menekan penyebaran DBD. Pertanyaan mengenai pelaksanaan fogging di wilayah terdampak, kesiapan fasilitas layanan kesehatan dalam menangani lonjakan pasien, hingga ketersediaan tenaga medis juga belum mendapatkan tanggapan. 

Di sisi lain, masyarakat juga menantikan imbauan resmi terkait langkah pencegahan yang perlu dilakukan, termasuk apakah terdapat faktor utama yang memicu peningkatan kasus, seperti perubahan cuaca atau kondisi lingkungan. 

Tak kalah penting, belum ada kejelasan apakah status Kejadian Luar Biasa (KLB) telah ditetapkan oleh pemerintah daerah menyusul meningkatnya kasus DBD di wilayah tersebut. Minimnya keterbukaan informasi ini menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat, terutama terkait kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam mengantisipasi penyebaran penyakit yang berpotensi mematikan tersebut. 

Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Kesehatan Tapanuli Tengah belum memberikan pernyataan resmi. Sikap tertutup Kepala Dinas Kesehatan Tapanuli Tengah terkait informasi kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) menuai sorotan dari masyarakat. 

Di tengah meningkatnya kekhawatiran warga terhadap penyebaran penyakit tersebut, keterbukaan informasi justru menjadi kebutuhan mendesak. Sejumlah warga menilai, bungkamnya pejabat publik dalam situasi seperti ini dapat memperkeruh keadaan.

"Kami butuh informasi yang jelas. Berapa sebenarnya jumlah kasus, di mana saja penyebarannya, dan apa yang harus kami lakukan untuk melindungi keluarga,” ujar seorang warga di Pandan, Rabu (22/4) kepada Media Indonesia. 

Masyarakat berpendapat, transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian penting dari upaya penanggulangan wabah. 

Tanpa informasi yang memadai, warga kesulitan mengambil langkah pencegahan secara tepat. Akibatnya, potensi penyebaran DBD bisa semakin meluas. Selain itu, sikap tertutup juga dinilai berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Dalam kondisi darurat kesehatan, komunikasi yang terbuka dan responsif menjadi kunci utama. “Kalau pemerintah diam, kami jadi bertanya-tanya, apakah situasinya lebih parah dari yang terlihat,” kata warga lainnya. 

Dinas Kesehatan seharusnya menjadi garda terdepan dalam menyampaikan informasi yang akurat dan menenangkan masyarakat. Penyampaian data secara berkala, termasuk langkah-langkah penanganan dan pencegahan, dapat membantu meredam kepanikan sekaligus meningkatkan partisipasi warga dalam menjaga lingkungan. 

Di tengah ancaman DBD yang bisa berujung fatal, publik berharap pemerintah daerah, khususnya Dinas Kesehatan, lebih terbuka dan proaktif. 

Sebab, melawan wabah bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat yang hanya bisa terwujud jika informasi disampaikan secara jujur dan transparan. (JH/E-4)