Gubernur Kaltim Tanggapi Aksi 21 April, DPRD Soroti Dugaan Nepotisme

GUBERNUR Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menanggapi aksi demonstrasi ribuan massa pada 21 April 2026 di depan Kantor Gubernur Kaltim. Tanggapan disampaikan melalui video di akun resmi Pemerintah Provinsi Kaltim.

Rudy mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam aksi tersebut, termasuk mahasiswa, masyarakat, serta aparat keamanan yang menjaga situasi tetap kondusif.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, adik-adik mahasiswa, lapisan masyarakat, dan TNI-Polri yang menjaga situasi tetap kondusif hingga berakhirnya penyampaian aspirasi,” ujarnya.

Baca juga : Gubernur Kaltim Dorong Pengembangan Pelabuhan dan Terminal Peti Kemas Kariangau

Ia juga menyebut masukan dari masyarakat menjadi bagian penting dalam evaluasi kinerja pemerintah daerah. “Kami berharap masyarakat terus menjadi bagian dari kontrol sosial untuk perbaikan kinerja pemerintah ke depan,” katanya.

Rudy menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kinerja pemerintahan. “Ke depan, kami akan berakselerasi untuk memperbaiki kinerja Pemerintah Provinsi Kaltim,” ujarnya.

Sementara itu, anggota DPRD Kaltim dari Fraksi PDI Perjuangan, Hartono Basuki, menyatakan pihaknya mengapresiasi aksi yang dinilai sebagai bentuk kontrol masyarakat terhadap pemerintah. “Saya kira masyarakat Kaltim sangat luar biasa. Mereka menyampaikan aspirasi dengan cara santun dan sesuai regulasi,” kata Hartono, Rabu (22/4).

Ia menegaskan DPRD akan mengawal tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut, terutama terkait perbaikan tata kelola pemerintahan.
Menurut Hartono, isu yang disorot dalam aksi antara lain dugaan praktik nepotisme dalam penempatan jabatan di lingkungan pemerintah provinsi. “Masyarakat mengingatkan agar pemerintahan dijalankan dengan baik dan menghindari nepotisme pada posisi tertentu,” ujarnya.

Aksi 21 April diikuti puluhan organisasi masyarakat dan ratusan mahasiswa dari berbagai daerah di Kaltim, seperti Kutai Kartanegara, Paser, Balikpapan, Samarinda, dan Bontang. Massa menyuarakan kritik terhadap sejumlah kebijakan gubernur, termasuk pengadaan mobil dinas dan program prioritas yang dinilai belum optimal. (E-2)