Selangor Tertarik Sistem Pengelolaan Sampah Banyumas, Bahas Teknologi dan Investasi

PENGELOLAAN sampah di Banyumas, Jawa Tengah, kembali menarik perhatian internasional. Kali ini, delegasi dari Selangor, Malaysia, melakukan kunjungan studi ke Banyumas untuk mempelajari langsung sistem pengelolaan sampah berbasis komunitas yang diterapkan di daerah tersebut.

Kunjungan dipimpin CEO KDEB Waste Management Selangor, Dato Ramli, bersama PT Gibrig Indonesia Bersih. Rombongan diterima langsung oleh Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono, didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Junaedi serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup Banyumas Widodo Sugiri.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak tidak hanya berdiskusi, tetapi juga membuka peluang kerja sama di bidang teknologi hingga investasi sektor persampahan.

Baca juga : Cara Banyumas Menyulap Sampah Menjadi Uang

Dato Ramli mengaku tertarik terhadap model pengelolaan sampah Banyumas yang berbasis komunitas. Ia menilai sistem tersebut sebagai salah satu yang terbaik di Indonesia dan berpotensi diterapkan di Selangor.

Menurutnya, pendekatan desentralisasi hingga tingkat desa atau kampung menjadi keunggulan utama. Selain itu, penggunaan mesin pengolah sampah skala lokal dinilai efektif dan relevan untuk dikembangkan di wilayahnya.

“Di Selangor, kami memiliki hampir 275 kampung tradisional. Model yang diterapkan di Banyumas ini sangat baik untuk dijadikan referensi dalam meningkatkan pengelolaan sampah di kampung-kampung kami,” ujarnya pada Rabu (15/4).

Baca juga : Warga Rusunawa Marunda Ubah Limbah Organik jadi Produk Bernilai Ekonomi

Ia menambahkan, kunjungan ini menjadi langkah awal menuju kerja sama yang lebih konkret, termasuk transfer teknologi pengolahan sampah, pembelajaran sistem manajemen berbasis komunitas, hingga penyusunan nota kesepahaman (MoU) sebagai dasar kolaborasi.

Sementara itu, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah di daerahnya tidak dicapai secara instan. Ia mengingatkan bahwa Banyumas sempat mengalami krisis sampah pada 2018.

“Saat itu kondisi cukup berat, sampah menumpuk di berbagai titik dan sejumlah tempat pembuangan akhir ditutup karena penolakan masyarakat,” ungkapnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran besar, dengan biaya pengelolaan sampah mencapai Rp30 hingga Rp40 miliar per tahun.

Terkait rencana kerja sama, Sadewo menjelaskan bahwa kolaborasi tidak hanya dilakukan antar pemerintah melalui konsep sister city, tetapi juga melibatkan sektor swasta atau business to business (B2B).

Ia menekankan bahwa pendekatan Banyumas dalam pengelolaan sampah berorientasi pada nilai ekonomi. Berbeda dengan konsep zero waste to energy yang membutuhkan biaya tinggi, Banyumas mengembangkan konsep zero waste to money.

“Kami ingin sampah tidak hanya selesai sebagai limbah, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang bisa dimanfaatkan kembali untuk mendukung pembiayaan pengelolaan,” jelasnya. (LD/E-4)