Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH pusat melalui Kementerian Kehutanan (Kemenhut) akhirnya membuka ruang komunikasi atau dialog terkait tuntutan warga yang tergabung dalam massa Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pelalawan (AMMP) tentang kejelasan relokasi warga dari kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN).
Bahkan warga menyampaikan apresiasi kepada Plt Gubernur Riau SF Hariyanto atas respons cepat dalam memfasilitasi komunikasi dengan pemerintah pusat yang berlangsung via Zoom di Ruang Rapat Melati, Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Rabu (15/4).
Plt Gubernur Riau SF Hariyanto mengatakan, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan pemerintah pusat melalui sambungan virtual. Hal itu bertujuan untuk mencari solusi atas persoalan yang disampaikan massa aksi. Diketahui aksi massa telah berlangsung selama dua hari terakhir dengan menginap sehingga polisi harus menutup badan jalan di samping Kantor Gubernur Riau dan Bank Riau Kepri Syariah di Jalan Cut Nyak Dien Pekanbaru.
“Alhamdulillah kami bersama Forkopimda lengkap semua, sudah melakukan pertemuan bersama pemerintah pusat melalui via zoom. Artinya, tadi sudah ada titik temunya,” kata SF Hariyanto, Rabu (15/4).
Ia menjelaskan, hasil komunikasi tersebut menunjukkan adanya progres positif. Pemerintah pusat membuka ruang dialog lanjutan secara langsung guna membahas persoalan secara lebih komprehensif.
“Namun mereka ingin bertemu langsung dengan pemerintah pusat. Alhamdulillah, Pak Dirjen KSDE Kementerian Kehutanan Republik Indonesia memberi kesepakatan untuk ditindak lanjuti pertemuan di Jakarta,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Ptovinsi (Pemprov) Riau bersama Forkopimda siap memfasilitasi seluruh proses komunikasi lanjutan antara masyarakat dan pemerintah pusat. Apalagi Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Kehutanan (Dirjen KSDAE Kemenhut RI) Satyawan Pudyatmoko menyatakan terbuka untuk melakukan pertemuan secara langsung.
“Nanti tinggal mereka atur waktu dan komunikasi saja bersama. Kami Pemerintah Provinsi Riau dan Forkopimda untuk memfasilitasi,” ujarnya.
Sementara Koordinator AMMP Wandri Saputra Simbolon, menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu memfasilitasi aspirasi masyarakat. Menurutnya, kehadiran pemerintah daerah sebagai fasilitator dinilai menjadi langkah strategis dalam menjembatani masyarakat dengan pemerintah pusat.
“Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Gubernur, Pak Kapolda, Pak Kabinda, Pak Kajati, Pak Pangdam, Pak Danrem, Pak Kapolres dan semua yang terlibat pada hari ini sudah difasilitasi untuk berkomunikasi dengan Menteri Kehutanan yang diwakilkan oleh Dirjen,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, tindak lanjut dari hasil tersebut dapat segera direalisasikan dalam waktu dekat melalui agenda pertemuan langsung di tingkat pusat. Wandri juga berharap, langkah pertemuan langsung di Jakarta mampu menghasilkan solusi konkret atas berbagai persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat di kawasan TNTN.
“Kami berharap minggu depan, kata Dirjen tadi, untuk bisa membuat jadwal pertemuan. Kami berharap juga penyelesaian ini ke depannya bisa dengan baik," pungkasnya.(RK/E-4)
Sebanyak 228 kepala keluarga (KK) direlokasi ke kawasan perhutanan sosial dengan total luasan mencapai 635,83 hektare.
Upaya pengembalian fungsi dan pemulihan ekosistem kawasaan hutan TN Tesso Nilo dilakukan dengan upaya relokasi lahan masyarakat yang ada di Desa Bagan Limau.
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM) mengeluarkan rekomendasi untuk mendesak negara untuk meninjau ulang imbauan relokasi mandiri warga di TN Tesso Nilo.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved