Gaji Ribuan Guru SMA di Sulut belum Terbayar

GAJI ribuan guru SMA/SMK di 15 kabupaten/kota wilayah Sulawesi Utara (Sulut) hingga kini belum terbayar oleh Pemerintah Provinsi melalui Kantor Dinas Pendidikan Sulut. Padahal janji Kepala Dinas setempat, pembayaran gaji tersebut tuntas pekan lalu.

"Sampai sekarang kami guru SMK di Manado, belum terima gaji bulan Januari, setelah ada aturan peralihan pembayaran gaji guru SMA/SMK dibayar Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pendidikan Sulawesi Utara," kata seorang guru yang meminta namanya tidak ditulis saat ditemui di Kantor Dinas Pendidikan Sulut di Manado, hari ini.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Utara (Sulut), Gemmy Kawatu, saat dikonfirmasikan membenarkan gaji guru SMA/SMK belum tersalurkan semuanya. Alasannya, hal itu berkaitan dengan persyaratan administrasi seperti surat keterangan penghentian penggajian dari kabupaten/kota belum diterima.

"Ya, pekan lalu saya sampaikan pembayaran 5.543 gaji guru di wilayah Sulawesi Utara, tuntas. Tetapi ternyata tidak semudah itu, sebab administrasinya seperti SKPP (surat keterangan penghentian penggajian) dari kabupaten/kota belum masuk ke kami provinsi," jelasnya.

Gemmy menegaskan atas dasar surat itu pemerintah provinsi baru boleh memproses dan pembayaran gaji ditransfer via bank ke rekening bank masing-masing guru.

"Selasa (17/1), hari ini, baru masuk berkas dari dua kabupaten. Jadi, 13 kabupaten/kota lainnya, belum masuk. Soalnya, ketersediaan dana untuk pembayaran gaji tidak masalah, tertata dalam APBD 2017, kelengkapan administrasinya saja. Dinas Pendidikan Sulut tidak mempersulit," ujarnya.

Gemmy kembali berjanji dalam pekan inisemua gaji guru SMA/SMK di wilayah Sulawesi Utara, terbayar. Pemerintah provinsi telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, agar segera membantu menyelesaikan kelengkapan administrasi yang berkaitan dengan pembayaran gaji guru.

Di tempat terpisah, Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Jener Rumerung saat ditemui wartawan bersama sejumlah guru yang bertandang di Diknas Provinsi Sulut mengatakan kedatang mereka melakukan konsultasi tentang keterlambatan pembayaran gaji Januari. Jawaban yang diperoleh, mereka harus memasukan Surat Keterangan Penghentian Penggajian (SKPP) dari kabupaten/kota.
"Karena ini suatu kewajiban, saya tentu harus mengurus dan memasukan berkas itu ke provinsi, supaya cepat prosesnya," kata Jener.(OL-5)