Penolakan Camat Pajangan Didukung Politisi

BUPATI Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Suharsono, menanggalkan atribut selaku penyelenggara negara untuk menyerap aspirasi warga terhadap pemilihan Yulius Suharta sebagai Camat Pajangan.

"Saya sudah bertemu dengan warga, tokoh masyarakat, tokoh agama di Desa Sendangsari dan Guwosari. Dua dari tiga desa di Kecamatan Pajangan," kata Suharsono saat ditemui Media Indonesia, kemarin (Senin, 16/1).

Langkah investigasi itu ditempuh karena Suharsono ingin mendengar suara masyarakat secara langsung, bukan berdasarkan laporan dari bawahan.

Pada Rabu (11/1) malam, dia menyamar dan berkeliling di Desa Sendangsari. "Saya memang sengaja menyamar tak gunakan atribut bupati dan tidak ada pengawalan. Warga ternyata tidak tahu adanya penolakan. Warga juga tak keberatan adanya camat nonmuslim," ungkapnya.

Keesokan harinya dia menemui Kepala Desa Sendangsari dan tokoh masyarakat serta tokoh agama. "Mereka sama sekali tidak tahu dan tidak pernah menolak camat nonmuslim di Pajangan," tegasnya.

Pada Jumat (13/1), Suharsono yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bantul mengikuti salat Jumat di salah satu masjid bersama warga Desa Guwasari. "Di sana saya tanya jemaah. Ternyata mereka juga tidak tahu dan tidak menolak camat nonmuslim," ungkapnya.

Seusai salat Jumat, Suharsono mengaku bertemu tokoh agama dan Kepala Desa Guwasari yang juga menyatakan tidak menolak camat nonmuslim.

"Kepala desa dan tokoh masyarakat justru mendukung saya memutuskan camat nonmuslim sebagai bagian dari keberagaman dan juga kebinekaan," imbuhnya.

Secara administratif, Kecamatan Pajangan terdiri atas tiga desa, yaitu Sendangsari, Guwosari, dan Triwidadi.

Setelah mendengarkan pendapat warga dua dari tiga desa di kecamatan itu, Suharsono meyakini penolakan terhadap Yulius hanya diserukan segelintir orang yang mendapat dukungan dari politisi di DPRD Bantul. "Nanti keputusan saya pada awal Februari. Apakah merotasi atau tetap mempertahankan Yulius."

Yang pasti, lanjut dia, keputusan yang akan diambil tetap akan mengedepankan keberagaman, kebinekaan, Pancasila, dan UUD 1945. Dia berharap Bantul dapat menjadi contoh penyelesaian kasus terkait SARA tanpa ribut-ribut.

"Bantul bisa menyelesaikan tanpa ada kekerasan tapi dengan musyawarah, kekeluargaan, dan mengedepankan keberagaman dan kebinekaan. Pancasila dan UUD 1945 harga mati bagi saya dalam memimpin Bantul."

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Bantul Enggar Surya Jatmiko mengapresiasi langkah Suharsono. "Yang dia lakukan bisa menjadi contoh penyelesaian kasus terkait keberagaman dan kebinekaan di Indonesia."(AU/N-1)