Seleksi Pejabat di Sultra Kini Berbasis Meritokrasi

GUBERNUR Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, mengubah sistem seleksi pejabat di lingkungan pemerintah daerah dengan menerapkan prinsip meritokrasi. Pernyataan tersebut disampaikan saat pengumuman 27 pejabat baru di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Rabu (8/4).

Ia menilai sistem yang selama ini berjalan cenderung didasarkan pada kedekatan, sehingga berdampak pada kinerja organisasi yang tidak optimal.

"Karena sistem yang ada selama ini, bisa jadi itu pemilihannya asal kenal dan asal bayar. akibat dari itu organisasinya hanya diawaki atau dikendalikan oleh keluarga sehingga tujuan organisasi tidak tercapai" kata Andi dalam keterangan yang diterima, Jumat (10/4). 

Baca juga : 9 SK Perhutanan Sosial telah Diserahkan Menhut, 328 KK di Sulut Kini Punya Hak Kelola Hutan

Ia menjelaskan, pengumuman tersebut dilakukan agar peserta mengetahui hasil seleksi sekaligus menjadi bagian dari penerapan sistem yang lebih transparan.

Dalam proses seleksi, mantan Panglima Kodam XIV/Hasanuddin itu juga terlibat langsung, termasuk melakukan wawancara kepada para peserta selama beberapa hari.

“Saya sudah katakan bahwa ke depan kita mengikuti sistem meritokrasi. Meritokrasi itu mencari orang yang punya kemauan dan kemampuan. Dan alhamdulillah, dalam satu minggu ini saya sudah menemukan itu, maka saya berikan kesempatan,” ucapnya.

Baca juga : Seorang Warga Meninggal Akibat Gempa Manado

Ia juga menjelaskan perbedaan antara peserta yang dinyatakan “lolos” dan “lulus”. Peserta yang “lolos” akan langsung menempati jabatan, sedangkan yang “lulus” akan dimasukkan ke dalam bank data untuk kebutuhan pengisian jabatan ke depan.

“Ini kita lakukan untuk merubah sistem sekaligus menyiapkan bank data. Jadi tidak lagi asal-asalan dalam menentukan pejabat,” terangnya.

Menurutnya, peserta yang masuk dalam bank data tetap memiliki peluang untuk mengisi jabatan apabila terdapat posisi yang kosong.

“Begitu ada jabatan kosong, mereka siap dan bisa langsung mengisi,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Gubernur memastikan para pejabat terpilih akan segera dilantik setelah proses pertimbangan teknis (pertek) selesai.

Ia berharap para pejabat yang terpilih tidak hanya berhenti pada proses pelantikan, tetapi mampu bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta memberikan solusi atas berbagai permasalahan yang ada.

“Kita harapkan mereka tidak berhenti di pelantikan saja. Apa yang disampaikan harus diwujudkan,” pungkasnya.

(P-4)