Bupati Gowa Nyatakan Perang Terhadap Perkawinan Anak dan Stunting

BUPATI Gowa Sitti Husniah Talenrang memperingatkan adanya ancaman tersembunyi perkawinan anak yang masih terjadi di lapangan, bahkan kerap dibarengi kehamilan dini. Di balik angka prevalensi yang turun drastis dari 21,1 persen menjadi 17 persen berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, persoalan serius masih mengintai.

"Kawin anak menghentikan pendidikan, memaksa anak memikul tanggung jawab sebelum waktunya, dan membuka pintu lahirnya generasi stunting. Inilah lingkaran yang harus kita putus sekarang," tegasnya dalam acara Halal Bihalal dan Sosialisasi Cegah Kawin Anak dan Stunting untuk Gowa Maju, di Baruga Tinggimae, Rumah Jabatan Bupati Gowa, Kamis (9/4).

Acara yang diikuti sekitar 700 peserta dari berbagai organisasi perempuan, Majelis Ta'lim, dan unsur masyarakat itu merupakan hasil kolaborasi antara Ikatan Penyuluh Agama RI dan Kelompok Kerja Majelis Ta'lim Kabupaten Gowa.

Kabupaten Gowa baru saja meraih Peringkat III Kategori Inovasi Aksi Stop Stunting Terbaik se-Sulawesi Selatan. Program unggulan "ASS" (Aksi Stop Stunting) dinilai berhasil. Namun, Bupati yang akrab disapa Bupati Talenrang itu tak mau berpuas diri.

Ia mengungkapkan fakta di lapangan, pernikahan di bawah umur masih terjadi, bahkan dengan kondisi kehamilan lebih dulu. "Jika kita diam, kita ikut bertanggung jawab. Jika kita abai, kita mempertaruhkan masa depan Gowa," ujarnya.

Oleh karena itu, ia meminta peran aktif KUA hingga ke wilayah terpencil untuk melakukan sosialisasi bahaya pernikahan dini. 

"Kami mau KUA bisa menjangkau desa-desa terpencil. Menikah harus siap, bukan sekadar cepat. Anak harus tumbuh sehat, bukan sekadar tumbuh," ajaknya.

Bupati Talenrang menegaskan bahwa "perang melawan kawin anak dan stunting" bukan semata tanggung jawab pemerintah. Ia mengajak Majelis Ta'lim menjadi garda terdepan perubahan sosial.

"Saya berharap ibu-ibu Majelis Ta'lim tidak hanya hadir, tetapi menjadi penggerak perubahan," katanya.

Pada kesempatan yang sama, ia juga memaparkan lima program prioritas daerah yang membutuhkan dukungan publik, Gowa Annangkasi (Bersih), Gowa Caradde (Cerdas) melalui Gerakan Gowa Mengaji, Gowa Masunggu (Sejahtera) untuk pengentasan kemiskinan ekstrem, Gowa Salewangan (Sehat), dan Gowa Masannang (Aman).

Kepala Kementerian Agama Kabupaten Gowa, Jamaris, menyatakan akan memperkuat kolaborasi dengan organisasi perempuan hingga tingkat desa. 

"Kami akan menggandeng PKK, Dharma Wanita, dan Majelis Ta'lim. Mereka bersentuhan langsung dengan masyarakat," ujarnya.

Ia mengakui tantangan budaya dan kekhawatiran orang tua menolak lamaran masih menjadi pemicu pernikahan usia dini. "Ini kondisi yang harus kita hadapi bersama," pungkasnya.

Sementara itu Ketua Panitia, Fatmawati (Penyuluh Agama Islam Kecamatan Somba Opu), menyoroti pentingnya 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dalam upaya menekan stunting. "Peran organisasi perempuan sangat strategis untuk mewujudkan Gowa Maju," jelasnya.

Meski Gowa menunjukkan progres, angka perkawinan anak di Sulawesi Selatan masih menjadi pekerjaan rumah besar. Berdasarkan data UNICEF dan Kemenag, prevalensi perkawinan anak di Sulsel pada 2024 mencapai 8,09 persen, jauh di atas rata-rata nasional 5,90 persen. Sulsel kini berada di peringkat ke-11 nasional.

Sebelumnya, Kepala Perwakilan UNICEF Sulawesi dan Maluku, Henky Wijaya, mengingatkan bahwa penurunan dispensasi kawin bukan kabar baik jika diiringi pergeseran ke perkawinan siri tidak tercatat. 

"Ketika dispensasi diperketat, perkawinan anak tidak otomatis hilang. Yang terjadi justru pergeseran ke perkawinan siri," jelasnya.

Data kehamilan anak di sejumlah kabupaten juga menunjukkan lonjakan, Gowa mencatat 304 anak hamil, namun hanya 8 dispensasi nikah yang diajukan. Makassar 331 hamil, 9 dispensasi. Bone 241 hamil, 10 dispensasi. Takalar 204 hamil, 0 dispensasi.

Henky menambahkan, risiko kematian ibu melahirkan di bawah usia 18 tahun lima kali lebih tinggi dibandingkan ibu dewasa. Selain itu, anak hasil perkawinan siri sering tak berakta lahir, menghambat akses pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial.

Harapannya, dengan kolaborasi lintas sektor dan gerakan dari akar rumput, Gowa berharap tak hanya mencatatkan penurunan stunting, tetapi juga memutus rantai perkawinan anak untuk selamanya. (LN/I-1)