Berobat ke Malaysia Gubernur Kalbar Ria Norsan Disorot

LANGKAH Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, yang memilih mengobati penyakit vertigonya ke Kuching, Malaysia, mendapat sorotan. Langkah itu dinilai bertolak belakang dengan seruannya sendiri untuk berobat di wilayah sendiri.

“Pejabat publik harus lebih peka dengan kondisi daerah dan masyarakatnya, jangan bermewah-mewahan," tegas Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, Selasa (7/4).

Sebelumnya, Norsan diketahui melakukan perjalanan ke Malaysia pada 3 April 2026. Ia menjelaskan bahwa kunjungan tersebut dilakukan untuk menjalani medical check-up setelah mengalami gangguan kesehatan berupa vertigo. “Cuma check-up saja. Karena kemarin sempat kena vertigo, mungkin karena kurang istirahat,” ujar Norsan.

Ia juga menegaskan bahwa perjalanan tersebut dilakukan dalam waktu singkat dan memanfaatkan hari libur. “Perginya juga pas hari libur, dan sudah kembali hari itu juga,” katanya. Menurut Norsan, kondisinya kini sudah membaik dan telah kembali menjalankan aktivitas pemerintahan.

ISU HUKUM
Sorotan terhadap perjalanan tersebut tidak terlepas dari momentum yang bersamaan dengan isu hukum yang berkembang. Nama Norsan sebelumnya pernah dikaitkan dengan pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus dugaan korupsi proyek jalan di Kabupaten Mempawah. 

Norsan membantah adanya pemanggilan pada waktu yang bersamaan dengan keberangkatannya. “Tidak ada panggilan dari KPK pada tanggal itu,” ujarnya. 

Namun demikian, perjalanan ke luar negeri dalam situasi tersebut dinilai memperkuat perhatian publik, terutama karena dilakukan di tengah berkembangnya isu pemeriksaan.

Hari Purwanto menegaskan bahwa dalam konteks tersebut, kehadiran pejabat publik dalam proses hukum menjadi hal yang tidak bisa diabaikan. “Jika ada pejabat yang mangkir dari pemanggilan KPK RI, itu adalah pelecehan hukum. Alasan sakit hanya menjadi kamuflase, seperti kalimat ‘kalau bersih, kenapa harus risih,” kata dia.

Ia juga menilai bahwa keputusan bepergian ke luar negeri dalam situasi seperti ini sulit dilepaskan dari penilaian publik terhadap kepatutan. “Kalau daerahnya belum maju, jangan plesiran ke luar negeri, apalagi jika sedang diperiksa KPK atau bermasalah dengan hukum,” ujarnya.

BERTOLAK BELAKANG
Langkah tersebut juga menjadi perhatian karena terjadi di tengah dorongan pemerintah pusat agar masyarakat memanfaatkan layanan kesehatan dalam negeri. Presiden Joko Widodo sebelumnya menekankan pentingnya menekan aliran devisa akibat tingginya jumlah warga yang berobat ke luar negeri.

Di sisi lain, Norsan juga diketahui pernah mengimbau masyarakat untuk tidak berobat ke luar negeri. Perbedaan antara imbauan tersebut dengan langkah yang diambil kini turut menjadi bagian dari sorotan publik.

PENGUATAN REAKSI PUBLIK
Di luar konteks kesehatan dan hukum, respons publik terhadap kepemimpinan Norsan juga ikut menguat dalam beberapa waktu terakhir. Sejumlah warga menilai Gubernur Kalbar relatif sering melakukan perjalanan ke luar negeri selama menjabat, sementara progres pembangunan daerah dinilai belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Kondisi infrastruktur, termasuk jalan rusak di sejumlah wilayah, masih menjadi keluhan yang berulang.

Selain itu, penggunaan kendaraan pribadi dengan nilai miliaran rupiah turut menjadi perhatian. Di tengah kondisi infrastruktur yang belum merata, hal tersebut dinilai sebagian masyarakat sebagai kurang mencerminkan kepekaan terhadap prioritas kebutuhan daerah.

Persepsi-persepsi tersebut berkembang di ruang publik dan memperkuat sorotan terhadap setiap keputusan yang diambil, termasuk perjalanan ke luar negeri yang dilakukan dalam situasi saat ini. (E-2)