Sekda Kota Bandung Jamin Anggaran Kebersihan Tidak Ada Masalah

SEKRETARIS Daerah Kota Bandung, Yossi Irianto, menjamin tidak ada yang perlu dikhawatirkan berkaitan pelayanan publik, pengangkutan persampahan Kota Bandung, dan penggajian karyawan PD Kebersihan.

Pemerintah Kota Bandung telah bergerak cepat mengantisipasi masalah yang mungkin terjadi, mulai dengan melakukan rapat koordinasi dengan pihak terkait, bahkan sebagai upaya cepat telah melayangkan surat kepada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP RI)dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI).

“Saya memberi jaminan (bahwa) tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Semuanya sudah diantisipasi secara cepat, karena ini menyangkut persoalan publik,” tandas Yossi saat ditemui di sela-sela rapat Rapat Evaluasi Smart City bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung yang baru dilantik, Ahyani Raksanagara di ruang kerjanya, Kamis (12/1).

Hal tersebut dikatakan Sekda atas respons terhadap pemberitaan kekhawatiran 1.636 karyawan PD Kebersihan Kota Bandung yang terancam tidak menerima gaji dikarenakan Pemerintah Kota Bandung belum memiliki skema penyerahan dana operasional dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bandung ke PD Kebersihan.

Terkait mekanisme pemberian honorarium bagi petugas kebersihan, Sekda memberi sinyal kemungkinan dilakukannya kerja sama antara DLHK dengan PD Kebersihan melalui proses penugasan pegawai baru.

“Memang ada dua pilihan yang bisa dilakukan, yaitu dengan sistem lelang atau mendatangkan pegawai baru. Tapi sistem lelang untuk saat ini tidak logis karena butuh waktu," ujarnya.

Kedua, dengan cara mendatangkan pegawai baru. "Kenapa tidak bekerja sama dengan PD Kebersihan, karena di situ kan ada 1.636 karyawan. (Kerjasama) ini tidak tabu, karena PD Kebersihan bukan semata-mata lembaga yang profit oriented. Dan ini sejalan dengan prosedur pendirian BUMD PD Kebersihan dan apa yang sudah dilakukan di Tahun 2015 dan 2016 lalu,” katanya.

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLHK) Kota Bandung, Mohamad Salman Fauzi menerangkan, pihaknya tengah berjuang keras agar semua persoalan ini bisa selesai dalam waktu cepat dan tepat.

Hal ini dilakukan untuk menjamin proses pelayanan publik tetap berjalan. Pihaknya sudah membahas persoalan penganggaran tersebut pada 5 Januari 2017 di PD Kebersihan. Koordinasi dilanjutkan dengan rapat kerja dengan komisi B DPRD Kota Bandung, dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah.

“Pada saat itu, semua pihak sepakat untuk menyelesaikan kendala ini secara cepat, seraya memberikan kepastian bahwa pelayanan publik persampahan wajib tetap berjalan,” paparnya.

Upaya tersebut lantas dilanjutkan dengan berkonsultasi dengan BPKP pada tanggal 9 Januari 2015. Pada 10-11 Januari 2017, tim dari Pemkot Bandung dan PD Kebersihan berkonsultasi dengan LKPP.

“Pada intinya, kami bekerja keras dan sungguh-sungguh agar kendala administrasi ini bisa cepat selesai. Mudah-mudahan dalam waktu relatif cepat akan diperoleh jawaban tertulis dari LKPP dan BPKP. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan, karena semua ikhtiar dan upaya kita lakukan untuk kebaikan dan mencari solusi terbaik. Kami sangat mengapresiasi kinerja PD Kebersihan termasuk hak-hak dan kesejahteraan pegawai."(RO/OL-5)